Hasil Revisi Tahap 2 – Tugas 1 (Pendahuluan) Tampilan ini membantu mahasiswa memahami posisi revisi saat ini: apa yang sudah kuat, apa yang masih perlu diperbaiki, berapa nilai tugas 1, serta perbandingan antara pendahuluan utuh saat ini dan versi yang disarankan untuk diperbaiki. Akses Mahasiswa Masukkan password untuk membuka hasil penilaian. Password = Judul artikel (ketik sama persis). Buka Nilai & Review Gunakan judul lengkap artikel kelompok sebagai password. Password belum sesuai. Ketik judul artikel dengan lengkap dan benar. Identitas Kelompok Kelompok 4 Judul: Evaluasi Akuntabilitas DBH Sawit dalam LKPP: Mengidentifikasi Risiko Greenwashing atas Eksternalitas Bencana Lingkungan Yang Terjadi di Aceh Tamiang Amelia Putri Hawa Khalilah N Putri Alyssa R Tania Arfita Syakila Putri P NILAI TUGAS 1 – PENDAHULUAN 7.7 / 10 Revisi tahap 2 ini sudah lebih baik dibanding versi sebelumnya. Kasus, regulasi, dan isu mulai bertemu. Namun, untuk naik nilai, pendahuluan masih perlu diperkuat pada gap penelitian, comparasi penelitian terdahulu, dan integrasi Materi 4. Status Revisi Tahap 2 Kekuatan Utama Kasus sudah spesifik Prioritas Revisi Berikutnya Gap & comparasi 1. Fenomena harus kuat dan sesuai judul 8.0 Sudah relevan dan sesuai judul, tetapi hubungan antara DBH Sawit, LKPP, dan banjir masih perlu dipadatkan. 2. Intervensi terhadap isu utama 8.2 Isu akuntabilitas dan greenwashing sudah muncul, namun harus dipertegas sebagai isu akuntansi pemerintahan. 3. Comparasi penelitian terdahulu 6.2 Masih paling lemah. Belum ada perbandingan jelas antara studi terdahulu dan posisi riset kelompok. 4. Outcome / tujuan penelitian 7.8 Tujuan sudah ada, tetapi belum cukup operasional dan belum dirinci secara jelas. 5. Konteks research 8.5 Konteks sudah cukup jelas: DBH Sawit, LKPP, Aceh Tamiang, greenwashing, dan PP No. 71 Tahun 2010. Catatan penting dosen Materi Pertemuan 4 harus terasa jelas di dalam pendahuluan. Anggaran negara bukan sekadar angka atau dokumen administratif, tetapi merupakan alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan publik, dan alat penilaian kinerja. Jadi pendahuluan harus menunjukkan bahwa evaluasi DBH Sawit bukan hanya soal dana tersalurkan, tetapi soal apakah fungsi anggaran benar-benar berjalan. SUDAH KUAT Bagian yang sudah baik Kasus sudah spesifik: DBH Sawit, LKPP, Aceh Tamiang. Sudah memasukkan PP No. 71 Tahun 2010. Sudah mulai menghubungkan akuntabilitas dengan realitas ekologis. Sudah ada fenomena kontradiktif yang relevan dengan judul. HARUS DIPERBAIKI Bagian yang masih lemah Belum ada paragraf comparasi penelitian terdahulu secara tegas. Gap penelitian belum dipukul jelas. LKPP sudah disebut, tetapi belum benar-benar dijadikan pusat analisis. Tujuan penelitian masih terlalu umum dan belum rinci. PENGEMBANGAN Yang harus ditambahkan Masukkan eksplisit fungsi anggaran dari Materi 4. Perjelas bahwa PP No. 71 Tahun 2010 menjadi dasar transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Tambahkan perbandingan: studi DBH Sawit sebelumnya fokus apa, studi greenwashing fokus apa, dan posisi riset kalian di mana. Jelaskan kenapa greenwashing di sini adalah isu sektor publik, bukan hanya isu korporasi. ARAH REVISI 3 Target perbaikan berikutnya Paragraf fenomena dibuat lebih tajam dan lebih singkat. Satu paragraf khusus untuk Materi 4 + fungsi anggaran. Satu paragraf khusus untuk PP No. 71 Tahun 2010. Satu paragraf khusus untuk penelitian terdahulu dan gap. Tujuan penelitian dipecah menjadi 2–3 tujuan yang operasional. Pendahuluan Utuh Saat Ini Ini adalah versi revisi tahap 2 yang sudah kalian susun. Sejak tahun 2023, pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan DBH Sawit melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk redistribusi ekonomi dari sektor perkebunan. Daerah penerima alokasi signifikan merujuk pada kriteria luas lahan dan produktivitas dalam UU HKPD dan PP No. 38 Tahun 2023 justru menghadapi ketidaksesuaian di tengah peningkatan dana bagi hasil tersebut. Kebijakan ini memiliki tujuan redistribusi ekonomi serta kompensasi atas eksternalitas negatif, termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ekspansi lahan perkebunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023, DBH Sawit dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan kegiatan lainnya yang mendukung tata kelola sawit berkelanjutan. Sebagai alat kendali fiskal, anggaran negara bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat pengendalian untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan sesuai target pembangunan nasional. Sehingga pada tahun 2010, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 yang dimana dalam sistem pelaporan keuangan Indonesia terdapat perubahan dari cash basis menuju accrual basis menjadi full accrual basis untuk pencatatan transaksi keuangan publik. Peraturan pemerintah ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan laporan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu akuntabilitas sektor publik tidak boleh hanya terpaku pada pencatatan aliran kas masuk (cash basis), tetapi juga harus mencerminkan transparansi atas biaya sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Implementasi kebijakan ini menunjukkan ketidaksesuaian yang nyata antara akuntabilitas finansial dalam laporan resmi dengan realitas ekologis di lapangan. Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai salah satu sentra perkebunan sawit utama di Aceh, menghadapi fenomena yang kontradiktif di tengah peningkatan penerimaan DBH Sawit, daerah ini justru mengalami peningkatan intensitas bencana banjir besar sepanjang tahun 2025-2026. Secara teoritis, pembukaan lahan sawit di kawasan hulu seringkali dikaitkan dengan penurunan kapasitas resapan air yang memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut menimbulkan risiko terjadinya praktik greenwashing dalam ranah sektor publik. Greenwashing dalam akuntansi pemerintahan terjadi ketika narasi “sawit berkelanjutan” dan “alokasi dana lingkungan” dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atau daerah digunakan untuk membangun legitimasi publik, namun gagal dalam memitigasi dampak kerusakan lingkungan yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas operasional DBH Sawit dengan mengidentifikasi risiko greenwashing atas eksternalitas bencana di Aceh Tamiang. Melalui analisis fungsi anggaran sebagai alat kendali, penelitian ini akan membedah apakah alokasi dana tersebut benar-benar terverifikasi untuk pemulihan alam, atau sekadar menjadi justifikasi administratif yang menutupi kerusakan lingkungan yang terjadi. Versi yang Disarankan untuk Diperbaiki Versi ini bukan untuk disalin mentah, tetapi sebagai contoh alur yang lebih kuat: fenomena → fungsi anggaran → PP No. 71 Tahun 2010 → kasus → penelitian terdahulu & gap → tujuan. Sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah mulai mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebagai instrumen redistribusi fiskal bagi daerah penghasil. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga sebagai bentuk kompensasi atas eksternalitas negatif dari aktivitas perkebunan sawit, termasuk kerusakan lingkungan. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2023, DBH Sawit diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur jalan dan program lain yang mendukung tata kelola sawit berkelanjutan. Namun, di tengah peningkatan alokasi tersebut, muncul pertanyaan apakah dana tersebut benar-benar berkontribusi pada perbaikan tata kelola lingkungan atau hanya berhenti sebagai legitimasi administratif fiskal. Dalam perspektif sistem anggaran negara, anggaran bukan sekadar daftar penerimaan dan pengeluaran, tetapi merupakan alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan publik, dan alat penilaian kinerja. Karena itu, evaluasi atas DBH Sawit tidak cukup dilakukan pada tingkat realisasi formal anggaran, tetapi harus menilai apakah fungsi anggaran benar-benar berjalan untuk menjawab kebutuhan publik dan mengurangi eksternalitas negatif yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian, akuntabilitas anggaran harus dibaca tidak hanya dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari dampak nyata kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Penguatan prinsip tersebut sejalan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun secara lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penelitian ini, PP No. 71 Tahun 2010 penting karena akuntabilitas DBH Sawit dalam LKPP tidak cukup hanya dinilai dari pencatatan alokasi dan realisasi anggaran, tetapi juga dari kesesuaian antara tujuan fiskal, narasi sawit berkelanjutan, dan realitas ekologis di daerah penerima. Dengan kata lain, laporan keuangan pemerintah harus mampu menjadi medium pertanggungjawaban yang tidak hanya mencatat angka, tetapi juga mendukung evaluasi atas hasil kebijakan. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi konteks yang relevan dalam penelitian ini karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas perkebunan sawit cukup besar, namun dalam periode 2025–2026 justru mengalami peningkatan intensitas banjir. Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi antara penerimaan DBH Sawit dan kondisi ekologis di lapangan. Jika narasi keberlanjutan dan alokasi fiskal terus dibangun dalam pelaporan resmi, tetapi dampak kerusakan lingkungan tetap tinggi, maka muncul risiko greenwashing dalam ranah sektor publik. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, greenwashing dapat dipahami sebagai situasi ketika legitimasi lingkungan dibentuk melalui narasi anggaran dan pelaporan, tetapi tidak diikuti oleh hasil ekologis yang nyata. Penelitian terdahulu mengenai DBH Sawit umumnya menyoroti aspek redistribusi fiskal, transfer ke daerah, dan dukungannya terhadap pembangunan daerah. Di sisi lain, kajian greenwashing lebih banyak berkembang pada sektor korporasi dan pelaporan perusahaan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menguji bagaimana risiko greenwashing dapat muncul dalam akuntansi pemerintahan, khususnya melalui evaluasi akuntabilitas DBH Sawit dalam LKPP pada daerah yang menghadapi eksternalitas lingkungan secara nyata. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan DBH Sawit dalam LKPP, (2) mengidentifikasi kesenjangan antara alokasi fiskal dan realitas eksternalitas bencana lingkungan di Aceh Tamiang, dan (3) menilai adanya risiko greenwashing dalam narasi akuntabilitas fiskal sektor publik. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan evaluasi anggaran negara yang lebih substantif, tidak hanya administratif, tetapi juga sensitif terhadap dampak sosial dan ekologis. Versi saat ini Apa yang masih kurang • Sudah ada kasus dan regulasi, tetapi alurnya masih padat. • Materi 4 belum terasa cukup eksplisit. • PP No. 71 Tahun 2010 sudah disebut, tetapi belum benar-benar dikaitkan dengan fungsi evaluatif LKPP. • Belum ada paragraf penelitian terdahulu dan gap yang jelas. • Tujuan penelitian masih terlalu umum. Versi saran Apa yang diperkuat • Fenomena dibuat lebih fokus: DBH Sawit naik, tetapi eksternalitas masih berat. • Fungsi anggaran dari Materi 4 dimasukkan secara jelas. • PP No. 71 Tahun 2010 dihubungkan langsung dengan akuntabilitas LKPP. • Penelitian terdahulu dan gap dibuat eksplisit. • Tujuan penelitian dipecah menjadi 3 poin operasional. Masukan per komponen Fenomena: jangan hanya menulis “banjir meningkat”, tetapi tunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara klaim fiskal sawit berkelanjutan dan outcome ekologis. Intervensi isu utama: tegaskan bahwa greenwashing muncul ketika akuntabilitas finansial terlihat baik, tetapi dampak ekologis tidak membaik. Comparasi: wajib ada paragraf yang menjelaskan bahwa studi DBH Sawit sebelumnya cenderung fokus pada redistribusi fiskal, sedangkan greenwashing banyak dibahas pada sektor korporasi. Outcome: tujuan penelitian sebaiknya dipecah menjadi beberapa tujuan yang operasional. Konteks: sudah baik, tetapi harus lebih tegas menyebut objek, ruang analisis, lokasi kasus, dan perspektif akuntansi pemerintahan. Materi 4 yang wajib masuk ke pendahuluan Anggaran adalah arah kebijakan pemerintah. Anggaran adalah alat perencanaan kegiatan, biaya, dan target. Anggaran adalah alat pengendalian agar pengeluaran tidak menyimpang. Anggaran adalah alat kebijakan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Anggaran adalah alat penilaian kinerja, sehingga tidak cukup hanya terserap, tetapi harus memberi dampak. Prinsip anggaran harus transparan dan akuntabel. Kesimpulan penilaian dosen Revisi tahap 2 ini sudah baik secara arah dan lebih matang dibanding sebelumnya. Nilai sudah menunjukkan kemajuan. Namun, untuk memperoleh nilai lebih tinggi, pendahuluan harus menunjukkan alur ilmiah yang lebih kuat: fenomena → fungsi anggaran (Materi 4) → PP No. 71 Tahun 2010 → kasus Aceh Tamiang → penelitian terdahulu dan gap → tujuan penelitian. Gunakan tampilan ini sebagai panduan revisi. Fokus utama berikutnya adalah: memperkuat gap penelitian, memasukkan Materi 4 secara eksplisit, dan menulis tujuan penelitian lebih operasional.

Hasil Revisi Tahap 2 – Tugas 1 (Pendahuluan) Tampilan ini membantu mahasiswa memahami posisi revisi saat ini: apa yang sudah kuat, apa yang masih perlu diperbaiki, berapa nilai tugas 1, serta perbandingan antara pendahuluan utuh saat ini dan versi yang disarankan untuk diperbaiki. Akses Mahasiswa Masukkan password untuk membuka hasil penilaian. Password = Judul artikel (ketik sama persis). Buka Nilai & Review Gunakan judul lengkap artikel kelompok sebagai password. Password belum sesuai. Ketik judul artikel dengan lengkap dan benar. Identitas Mahasiswa Nama: Laisa Galuh Ardia Puspita (perwakilan kelompok) Judul: Evaluasi SiLPA Dalam Pengelolaan APBN 2023-2024 di Tengah Kebijakan Defisit dan Implikasinya Terhadap Keuangan Negara Catatan revisi: periode diubah menjadi 2023–2024 karena lampiran IHPS terbaru masih mengkaji APBN tahun 2024 NILAI TUGAS 1 – PENDAHULUAN 8.2 / 10 Revisi tahap 2 ini sudah kuat secara akademik. Fenomena, konteks waktu, isu fiskal, PP No. 71 Tahun 2010, dan research gap sudah jauh lebih jelas. Yang masih perlu dinaikkan adalah kepadatan kalimat, integrasi Materi 4 secara eksplisit, dan penajaman tujuan agar lebih operasional. Status Revisi Tahap 2 Kekuatan Utama Fenomena & gap kuat Prioritas Revisi Berikutnya Ringkas & operasional 1. Fenomena harus kuat dan sesuai judul 8.7 Sudah sangat sesuai judul. Paradoks defisit APBN dan SiLPA dibangun dengan jelas dan aktual. 2. Intervensi terhadap isu utama 8.3 Isu overfinancing, idle money, dan negative carry sudah kuat, tetapi fungsi anggaran dari Materi 4 masih perlu dibuat lebih eksplisit. 3. Comparasi penelitian terdahulu 7.9 Sudah ada research gap, tetapi comparasi antar temuan studi terdahulu masih bisa dibuat lebih hidup dan tidak hanya informatif. 4. Outcome / tujuan penelitian 8.0 Tujuan sudah jelas, tetapi masih dapat dipecah agar lebih operasional dan lebih mudah diukur. 5. Konteks research 8.3 Konteks riset sudah jelas: APBN 2023–2024, SiLPA, defisit, utang, LKPP, SAP. Tinggal dipadatkan agar alurnya lebih rapi. Catatan penting dosen Pendahuluan ini sudah bagus, tetapi Materi 4 masih harus terasa lebih jelas. Anggaran negara bukan sekadar angka, tetapi alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, dan alat penilaian kinerja. Jadi evaluasi SiLPA harus ditulis bukan hanya sebagai masalah teknis pembiayaan, tetapi juga sebagai masalah apakah fungsi anggaran negara benar-benar berjalan atau justru menyisakan inefisiensi. SUDAH KUAT Bagian yang sudah baik Judul dan isi sudah selaras. Fenomena paradoks defisit dan SiLPA sangat jelas. PP No. 71 Tahun 2010 sudah masuk dan relevan. Research gap sudah mulai kuat. Ada konteks angka, periode, dan konsekuensi fiskal yang jelas. HARUS DIPERBAIKI Bagian yang masih lemah Kalimat masih sangat padat dan panjang. Materi 4 belum masuk secara eksplisit sebagai kerangka argumen. Beberapa istilah teknis perlu dirapikan penulisannya. Tujuan penelitian masih bisa dibuat lebih operasional. PENGEMBANGAN Yang harus ditambahkan Masukkan eksplisit fungsi APBN sebagai alat perencanaan, pengendalian, stabilisasi, dan evaluasi. Tegaskan bahwa SiLPA bukan sekadar sisa anggaran, tetapi sinyal atas kualitas tata kelola fiskal. Perkuat hubungan antara SAP, LRA, SAL, dan evaluasi kinerja anggaran. Buat research gap lebih kontras antara pandangan “SiLPA = efisiensi” vs “SiLPA = potensi inefisiensi pembiayaan”. ARAH REVISI 3 Target perbaikan berikutnya Ringkas kalimat tanpa mengurangi substansi. Sisipkan satu paragraf pendek khusus Materi 4. Perjelas alur: fenomena → aturan → paradoks → gap → tujuan. Ubah tujuan penelitian menjadi 2–3 poin yang lebih tegas. Pendahuluan Utuh Saat Ini Ini adalah versi revisi tahap 2 yang sudah disusun mahasiswa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi demi tercapainya tujuan bernegara (ALBANI DKK, 2025). Dalam kerangka akuntansi pemerintahan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang transparan mengenai posisi sumber daya ekonomi serta kepatuhan terhadap realisasi anggaran. Secara normatif, setiap rupiah pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit seharusnya didasarkan pada perhitungan kebutuhan kas riil yang akurat, sehingga tidak menimbulkan dana mengendap yang tidak produktif (SUBEKAN DKK, 2024). Faktanya, kondisi empiris pada tahun anggaran 2023 memperlihatkan adanya pola tata kelola kas yang belum sepenuhnya mencapai titik optimal. Mengacu pada data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), realisasi APBN tahun 2023 mencatat defisit sebesar Rp337,29 triliun atau sekitar 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ditengah posisi defisit tersebut, muncul sisa anggaran berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp19,38 triliun yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (LKPP,2023). Keberadaan SiLPA ini mengonfirmasi adanya kelebihan pembiayaan neto dibandingkan dengan kebutuhan riil untuk menutup celah anggaran, yang secara teknis akuntansi terekam dalam akumulasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir periode (PP NO 71). Tekanan fiskal diperkirakan semakin meningkat pada tahun anggaran 2024, ketika defisit melonjak tajam menjadi Rp509,16 triliun atau setara dengan 2,29% PDB (LKPP, 2024). Sejalan dengan kenaikan defisit tersebut, akumulasi utang pemerintah juga menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai Rp9.432 triliun pada akhir periode, dengan dominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Berdasarkan perspektif akuntansi akrual yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010, peningkatan utang ini berdampak langsung pada eskalasi bunga yang harus dialokasikan setiap tahun sebagai belanja wajib. Kondisi tersebut menimbulkan kekakuan anggaran (budget rigidity) karena porsi pendapatan negara semakin besar terserap untuk pembayaran kewajiban masa lalu dibandingkan belanja produktif di masa depan ( PRATAMA DAN MANURUNG, 2024). Masalah mendasar muncul dari paradoks antara strategi penarikan utang di awal tahun (front loaded) dengan penumpukan dana menganggur (idle money) di perbankan (SUBEKAN DKK, 2024). Akhir 2024, tercatat SiLPA APBN meningkat 134% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp45,4 triliun (LKPP, 2024). Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian waktu (time mismatch) yang tajam antara kurva penarikan pinjaman berbunga tinggi dengan lambatnya penyerapan belanja riil di lapangan (Rahmawati dan Lathifah,, 2024). Inefisiensi tersebut menimbulkan kerugian biaya keuangan bagi negara melalui mekanisme negative carry, di mana pemerintah menanggung beban bunga utang yang jauh lebih besar dibandingkan imbal hasil simpanan dari dana yang tidak segera dimanfaatkan (ROHMAN DKK, 2021). Terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam literatur akuntansi pemerintahan mengenai bagaimana evaluasi aliran dana SiLPA seharusnya dijadikan dasar koreksi kebijakan pembiayaan tahun berikutnya agar tidak terjadi pembiayaan berlebih (overfinancing) (LAIL DAN TRIGOPALA, 2025). Sebagian besar kajian masih memandang SiLPA sebagai bentuk efisiensi belanja, padahal tingginya dana sisa di tengah ketergantungan pada utang baru justru mencerminkan kelemahan kapasitas manajerial dan kegagalan sinkronisasi fiskal nasional dalam pengelolaan keuanga negara (SOMANTRI DKK, 2025). Oleh karena itu, evaluasi terhadap pola pembentukan SiLPA menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan tahun mendatang tidak lagi dibebani oleh inefisiensi biaya bunga yang sebenarnya dapat dihindari melalui pemanfaatan sisa anggaran secara lebih integratif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai evaluasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penting untuk memahami bagaimana fenomena sisa pembiayaan anggaran muncul ditengah kebijakan defisit fiskal serta bagaimana implikasinya terhadap pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi fenomena SiLPA dalam pengelolaan APBN Indonesia tahun 2023-2024 ditengah kebijakan defisit serta implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan defisit, pembiayaan utang, dan keberadaan SiLPA dalam kerangka akuntansi pemerintahan. Versi yang Disarankan untuk Diperbaiki Versi ini bukan untuk disalin mentah, tetapi sebagai contoh alur yang lebih kuat: fenomena → fungsi anggaran → PP No. 71 Tahun 2010 → paradoks SiLPA → research gap → tujuan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang tidak hanya berfungsi untuk membiayai program negara, tetapi juga menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Dalam perspektif sistem anggaran negara, APBN bukan sekadar daftar penerimaan dan pengeluaran, melainkan alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan publik, dan alat penilaian kinerja. Karena itu, kualitas pengelolaan APBN tidak cukup diukur dari besarnya realisasi belanja atau pembiayaan, tetapi juga dari ketepatan sinkronisasi antara kebutuhan fiskal, strategi pembiayaan, dan hasil pelaksanaannya. Dalam kerangka akuntansi pemerintahan, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang transparan, andal, dan akuntabel mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan, serta sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks ini, pembiayaan defisit seharusnya didasarkan pada kebutuhan kas riil yang terukur agar tidak menimbulkan kelebihan dana yang menganggur. Oleh sebab itu, munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di tengah postur APBN defisit menjadi isu penting karena tidak hanya berkaitan dengan pencatatan akuntansi, tetapi juga dengan kualitas pengendalian fiskal negara. Secara empiris, APBN tahun 2023 mencatat defisit sebesar Rp337,29 triliun atau sekitar 1,7% terhadap PDB, tetapi pada akhir periode masih terbentuk SiLPA sebesar Rp19,38 triliun. Pada tahun 2024, tekanan fiskal semakin meningkat ketika defisit naik menjadi Rp509,16 triliun atau sekitar 2,29% PDB, sementara SiLPA APBN justru meningkat menjadi Rp45,4 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks fiskal: pemerintah menarik pembiayaan utang untuk menutup defisit, tetapi sebagian dana tersebut tidak segera terserap dan berakhir sebagai sisa pembiayaan. Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, fenomena ini penting karena SiLPA tidak hanya tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), tetapi juga berhubungan dengan pembentukan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan efisiensi pengelolaan pembiayaan negara. Masalah menjadi lebih serius ketika strategi penarikan utang dilakukan secara front loaded, sementara penyerapan belanja riil berjalan lebih lambat. Ketidaksesuaian waktu tersebut menimbulkan idle money dan negative carry, yaitu kondisi ketika pemerintah menanggung biaya bunga utang yang lebih besar daripada manfaat dari dana yang belum digunakan. Akibatnya, pembiayaan yang semestinya menjadi instrumen pendukung pembangunan justru dapat menimbulkan inefisiensi dan memperbesar beban fiskal jangka menengah melalui budget rigidity. Penelitian terdahulu umumnya masih menempatkan SiLPA sebagai indikator efisiensi belanja atau kehati-hatian fiskal. Namun, di tengah meningkatnya ketergantungan APBN pada utang baru, pandangan tersebut perlu ditinjau ulang. Tingginya SiLPA dalam kondisi defisit dapat pula menunjukkan adanya pembiayaan berlebih (overfinancing), lemahnya kapasitas manajerial, dan tidak sinkronnya pengelolaan pembiayaan dengan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, masih terdapat research gap dalam literatur akuntansi pemerintahan mengenai bagaimana evaluasi SiLPA seharusnya dijadikan dasar koreksi atas kebijakan pembiayaan dan pengelolaan kas negara pada periode berikutnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis fenomena pembentukan SiLPA dalam pengelolaan APBN 2023–2024 di tengah kebijakan defisit, (2) mengevaluasi implikasi SiLPA terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta (3) menjelaskan hubungan antara kebijakan defisit, pembiayaan utang, dan kualitas pengendalian fiskal dalam kerangka akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai SiLPA sebagai indikator yang tidak hanya bersifat teknis-akuntansi, tetapi juga strategis dalam evaluasi tata kelola fiskal negara. Versi saat ini Apa yang masih kurang • Sudah kuat secara substansi, tetapi kalimat terlalu padat. • Materi 4 belum masuk secara eksplisit. • Hubungan antara APBN sebagai alat kebijakan dan SiLPA sebagai indikator evaluasi masih bisa dipertegas. • Tujuan penelitian sudah ada, tetapi belum dipisah jelas ke poin-poin operasional. Versi saran Apa yang diperkuat • Fungsi anggaran negara dari Materi 4 dimasukkan dengan jelas. • PP No. 71 Tahun 2010 dihubungkan langsung dengan evaluasi pembiayaan. • Paradoks SiLPA dalam APBN defisit dibuat lebih ringkas dan tajam. • Research gap dibuat lebih kontras. • Tujuan penelitian dipecah menjadi 3 poin yang operasional. Masukan per komponen Fenomena: sudah sangat kuat. Pertahankan paradoks defisit dan SiLPA sebagai inti masalah. Intervensi isu utama: perlu lebih menonjolkan bahwa SiLPA adalah bagian dari evaluasi atas fungsi pengendalian dan perencanaan anggaran. Comparasi: research gap sudah baik, tetapi bisa diperjelas lagi dengan menyebut bagaimana studi terdahulu melihat SiLPA secara berbeda. Outcome: tujuan sudah ada, tetapi akan lebih kuat jika dipisah menjadi 2–3 poin yang mudah diukur. Konteks: sudah jelas sekali, tinggal dipadatkan agar tidak terlalu berat saat dibaca pertama kali. Materi 4 yang wajib terasa di pendahuluan APBN adalah alat perencanaan, jadi pembiayaan harus sesuai kebutuhan riil. APBN adalah alat pengendalian, jadi SiLPA besar di tengah defisit harus dibaca sebagai sinyal evaluasi. APBN adalah alat kebijakan fiskal, jadi defisit tidak salah, tetapi harus tepat sasaran. APBN adalah alat penilaian kinerja, jadi yang dinilai bukan hanya serapan, tetapi juga kualitas sinkronisasi pembiayaan dan realisasi belanja. Anggaran harus transparan dan akuntabel, sehingga SiLPA harus dijelaskan bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai indikator tata kelola. Kesimpulan penilaian dosen Revisi tahap 2 ini sudah sangat baik secara arah dan menunjukkan kemajuan yang jelas. Nilai sudah cukup tinggi. Untuk naik lagi, yang diperlukan bukan penambahan banyak teori, melainkan merapikan alur, memadatkan argumen, dan menonjolkan Materi 4 sebagai dasar evaluasi anggaran. Gunakan tampilan ini sebagai panduan revisi. Fokus utama berikutnya adalah: meringkas kalimat, menegaskan fungsi anggaran negara, dan membuat tujuan penelitian lebih operasional.

Hasil Revisi Tahap 2 – Tugas 1 (Pendahuluan) Tampilan ini membantu mahasiswa memahami posisi revisi saat ini: apa yang sudah kuat, apa yang masih perlu diperbaiki, berapa nilai tugas 1, serta perbandingan antara pendahuluan utuh saat ini dan versi yang disarankan untuk diperbaiki. Akses Mahasiswa Masukkan password untuk membuka hasil penilaian. Password = Judul artikel (ketik sama persis). Buka Nilai & Review Gunakan judul lengkap artikel kelompok sebagai password. Password belum sesuai. Ketik judul artikel dengan lengkap dan benar. Identitas Kelompok Kelompok 1 1. Dava Cahya Saptadi (63230418) 2. Mahfudallah Abshar Musa (63230961) 3. Nadila Dhifa (63230302) 4. Ammar Ziko Mukhtar (63230850) 5. Mohammad Rivan Jibran (63230303) Judul: Dilema Akuntabilitas dan Kualitas : Studi Kualitatif Terhadap Pratik Pengadaan Barang Dan Jasa Di Akhir Tahun NILAI TUGAS 1 – PENDAHULUAN 7.9 / 10 Revisi tahap 2 ini sudah lebih baik dari versi awal. Fenomena, dilema utama, dan tujuan penelitian sudah lebih jelas. Namun untuk naik nilai, pendahuluan masih perlu memperkuat comparasi penelitian terdahulu, integrasi Materi 4, dan kerapian bahasa akademik. Status Revisi Tahap 2 Kekuatan Utama Dilema sudah jelas Prioritas Revisi Berikutnya Comparasi & bahasa 1. Fenomena harus kuat dan sesuai judul 8.2 Sudah sesuai judul. Fenomena penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun cukup kuat dan relevan. 2. Intervensi terhadap isu utama 8.1 Isu benturan akuntabilitas dan kualitas sudah lebih tegas, tetapi fungsi anggaran sebagai alat pengendalian perlu dibuat lebih eksplisit. 3. Comparasi penelitian terdahulu 6.8 Masih lemah. Sudah ada rujukan ke penelitian, tetapi belum ada perbandingan nyata antara temuan studi terdahulu dan posisi riset kelompok. 4. Outcome / tujuan penelitian 8.0 Tujuan penelitian sudah cukup jelas dan lebih terarah dibanding versi awal. 5. Konteks research 8.4 Konteks sudah jelas: pengadaan akhir tahun, penyerapan anggaran, akuntabilitas administratif, dan kualitas hasil. Catatan penting dosen Pendahuluan ini sudah memiliki isu yang kuat, tetapi Materi 4 harus terasa lebih jelas. Anggaran bukan sekadar angka serapan, melainkan alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan publik, dan alat penilaian kinerja. Jadi pendahuluan harus menunjukkan bahwa masalah pengadaan akhir tahun bukan hanya masalah teknis administrasi, tetapi juga kegagalan fungsi anggaran jika kualitas hasil justru dikorbankan demi serapan. SUDAH KUAT Bagian yang sudah baik Dilema utama sudah jelas: akuntabilitas vs kualitas. Fenomena penumpukan penyerapan akhir tahun cukup kuat. Sudah ada penjelasan operasional tentang kualitas pengadaan. Sudah ada arah tujuan penelitian dan metode kualitatif. HARUS DIPERBAIKI Bagian yang masih lemah Comparasi penelitian terdahulu belum tajam. Masih ada pengulangan gagasan pada beberapa paragraf. Bahasa masih agak panjang dan padat. Judul masih memiliki salah tulis: Pratik seharusnya Praktik. PENGEMBANGAN Yang harus ditambahkan Masukkan eksplisit fungsi anggaran dari Materi 4. Perjelas bahwa keberhasilan pengadaan tidak boleh diukur dari serapan saja. Tambahkan paragraf singkat yang membandingkan studi terdahulu. Tegaskan bahwa penelitian ini masuk ke celah antara tata kelola formal dan kualitas hasil nyata. ARAH REVISI 3 Target perbaikan berikutnya Rapikan judul dan ejaan. Ringkas pengulangan paragraf tengah. Tambahkan satu paragraf penelitian terdahulu dan gap. Buat tujuan penelitian dalam 2–3 poin yang lebih operasional. Pendahuluan Utuh Saat Ini Ini adalah versi revisi tahap 2 yang sudah disusun mahasiswa. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan alat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan mutu pelayanan publik. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian (Sinuhaji & Nasution, 2023). Dalam konteks tata kelola yang baik, pengadaan harus mematuhi prinsip transparansi sekaligus menghasilkan produk yang berkualitas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kedua tuntutan ini sering kali tidak sejalan, terutama pada akhir tahun anggaran. Sebagaimana dijelaskan pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat 1, Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelanggaran Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fenomena yang sering terlihat adalah akumulasi realisasi anggaran pada kuartal terakhir tahun anggaran. Hal ini terjadi karena rendahnya penggunaan anggaran pada awal tahun dan tekanan dari lembaga untuk mencapai target realisasi sebelum akhir tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, proses pengadaan sering dilakukan dengan terburu-buru, dengan fokus utama pada percepatan prosedur administrasi dan pencairan dana. Dalam kondisi seperti ini, pelaksana pengadaan dihadapkan pada kebuntuan antara memenuhi tuntutan akuntabilitas administratif dan menjaga standar kualitas hasil pengadaan. Akuntabilitas biasanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian dengan peraturan yang ada. Di sisi lain, kualitas berkaitan dengan manfaat, ketepatan spesifikasi, dan keberlanjutan penggunaan barang atau jasa. Kualitas pengadaan mencakup kesesuaian spesifikasi teknis, ketepatan manfaat bagi publik, dan daya tahan (keberlanjutan) barang/jasa tersebut di masa depan. Praktik yang hanya mengejar formalitas dokumen sering kali mengabaikan pemeriksaan fisik yang mendalam. Masalah ini diperparah oleh sistem penganggaran tahunan yang menekankan tingkat penyerapan sebagai parameter kinerja, serta budaya birokrasi yang lebih mengutamakan kepatuhan dibanding hasil yang berkualitas. Budaya birokrasi yang memprioritaskan kepatuhan formalitas dan target serapan kuantitatif menciptakan dilema moral bagi pelaksana pengadaan. Kondisi ini menyebabkan trade-off di mana kualitas teknis dikorbankan demi mencapai angka statistik serapan yang terlihat “baik” di laporan pertanggungjawaban. Dalam konteks tersebut, proses pengadaan barang dan jasa terutama menjelang akhir tahun anggaran sering kali dilakukan secara terburu-buru demi memastikan anggaran terserap secara maksimal. Berdasarkan Penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun, yang menandakan perencanaan dan pelaksanaan belum optimal. Kondisi ini sering dipicu oleh kendala dalam proses pengadaan dan administrasi. Akibatnya, keberhasilan dalam pengadaan sering kali diukur berdasar seberapa banyak anggaran yang terserap, bukan dari mutu barang dan jasa yang dihasilkan. Berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan realisasi anggaran yang signifikan di akhir tahun anggaran dalam sektor publik. Fenomena ini menciptakan tekanan pada proses pengadaan barang dan jasa, di mana tuntutan akuntabilitas penyerapan sering kali berbenturan dengan upaya menjaga kualitas hasil pengadaan. Ketegangan antara capaian administratif dan kualitas teknis ini menjadi isu krusial dalam tata kelola keuangan negara. Secara spesifik, permasalahan dalam penelitian ini diarahkan pada identifikasi pola penyerapan anggaran akhir tahun serta dampaknya terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa. Fokus utama diberikan pada pengaruh tekanan akuntabilitas terhadap penurunan kualitas hasil, guna menjawab mengapa ketegangan antara kepatuhan terhadap prosedur dan pencapaian mutu tetap menjadi dilema yang persisten dalam birokrasi sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penyerapan anggaran dan hubungannya dengan proses pengadaan barang/jasa. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengevaluasi dampak tekanan akuntabilitas terhadap kualitas hasil pengadaan melalui metode kualitatif berbasis analisis dokumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dilema antara akuntabilitas dan kualitas dalam pengadaan sektor publik. Versi yang Disarankan untuk Diperbaiki Versi ini bukan untuk disalin mentah, tetapi sebagai contoh alur yang lebih kuat: fenomena → fungsi anggaran → dilema inti → penelitian terdahulu & gap → tujuan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam penggunaan anggaran publik karena berkaitan langsung dengan mutu layanan dan manfaat yang diterima masyarakat. Dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai daftar pengeluaran, tetapi juga sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan publik, dan alat penilaian kinerja. Oleh karena itu, proses pengadaan seharusnya tidak hanya mengejar kepatuhan administratif, tetapi juga memastikan bahwa hasil pengadaan benar-benar berkualitas dan sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Namun, dalam praktik birokrasi sektor publik, pengadaan barang dan jasa sering menghadapi persoalan pada akhir tahun anggaran ketika realisasi belanja cenderung menumpuk pada kuartal terakhir. Kondisi ini muncul karena rendahnya penyerapan pada awal tahun, keterlambatan proses administrasi, serta tekanan untuk mencapai target serapan sebelum penutupan anggaran. Akibatnya, pengadaan sering dilakukan secara terburu-buru dengan fokus utama pada percepatan dokumen dan pencairan dana, bukan pada kualitas hasil yang optimal. Dalam situasi tersebut, pelaksana pengadaan dihadapkan pada dilema antara akuntabilitas administratif dan kualitas teknis. Di satu sisi, akuntabilitas menuntut kepatuhan terhadap prosedur, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian dengan aturan. Di sisi lain, kualitas pengadaan menuntut kesesuaian spesifikasi, manfaat nyata bagi publik, dan keberlanjutan penggunaan barang atau jasa. Ketika penyerapan anggaran dijadikan parameter utama kinerja, maka keberhasilan pengadaan berisiko diukur hanya dari besarnya realisasi, bukan dari mutu barang dan jasa yang dihasilkan. Penelitian terdahulu umumnya menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di sektor publik cenderung menumpuk pada akhir tahun akibat lemahnya perencanaan, hambatan administrasi, dan keterlambatan proses pengadaan. Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih banyak menyoroti persoalan penyerapan anggaran sebagai isu teknis pengelolaan keuangan. Masih terbatas penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana tekanan akuntabilitas administratif pada akhir tahun anggaran dapat berdampak langsung terhadap penurunan kualitas hasil pengadaan. Di sinilah letak research gap penelitian ini. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pola penyerapan anggaran akhir tahun dan kaitannya dengan proses pengadaan barang dan jasa, mengevaluasi pengaruh tekanan akuntabilitas terhadap kualitas hasil pengadaan, serta menjelaskan mengapa dilema antara kepatuhan prosedural dan mutu hasil tetap menjadi persoalan yang persisten dalam birokrasi sektor publik. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dilema akuntabilitas dan kualitas dalam tata kelola pengadaan publik. Versi saat ini Apa yang masih kurang • Dilema inti sudah jelas, tetapi masih ada pengulangan ide. • Materi 4 belum masuk eksplisit. • Penelitian terdahulu disebut, tetapi tidak benar-benar dibandingkan. • Bahasa akademik masih bisa diringkas dan dirapikan. Versi saran Apa yang diperkuat • Fungsi anggaran dari Materi 4 dimasukkan jelas. • Dilema akuntabilitas dan kualitas dibuat lebih fokus. • Research gap dibuat lebih tegas. • Tujuan penelitian dibuat lebih operasional dan lebih ringkas. Masukan per komponen Fenomena: sudah cukup kuat. Pertahankan penumpukan serapan akhir tahun sebagai pintu masuk utama. Intervensi isu utama: perlu ditekankan bahwa akuntabilitas yang baik tidak boleh berhenti pada dokumen, tetapi harus sampai pada kualitas hasil. Comparasi: tambahkan paragraf yang lebih jelas mengenai studi terdahulu dan posisi penelitian ini. Outcome: tujuan penelitian sudah baik, tetapi lebih kuat bila dibuat menjadi beberapa tujuan operasional. Konteks: sudah jelas, tinggal dibuat lebih padat dan tidak berulang. Materi 4 yang wajib terasa di pendahuluan Anggaran adalah alat perencanaan, sehingga penyerapan tidak boleh menumpuk di akhir tahun. Anggaran adalah alat pengendalian, sehingga pengadaan harus mengikuti tujuan, bukan sekadar mengejar serapan. Anggaran adalah alat kebijakan publik, sehingga hasil pengadaan harus memberi manfaat bagi masyarakat. Anggaran adalah alat penilaian kinerja, sehingga kualitas hasil harus menjadi bagian dari evaluasi, bukan hanya realisasi angka. Kesimpulan penilaian dosen Revisi tahap 2 ini sudah menunjukkan kemajuan dan arah penelitian semakin jelas. Nilai sudah baik. Untuk naik lagi, kelompok perlu memperbaiki comparasi penelitian terdahulu, kerapian bahasa, dan penegasan fungsi anggaran sebagai dasar evaluasi pengadaan akhir tahun. Gunakan tampilan ini sebagai panduan revisi. Fokus utama berikutnya adalah: merapikan bahasa, menambahkan comparasi penelitian terdahulu, dan menonjolkan Materi 4 secara eksplisit.

#review-wildan-pendahuluan-only, #review-wildan-pendahuluan-only *{ box-sizing:border-box; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } #review-wildan-pendahuluan-only{ –bg:#f7f4ee; –card:#ffffff; –soft:#f3ede3; –line:#ddd4c5; –text:#1f2937; –muted:#6b7280; –primary:#6d4c41; –gold:#c89b3c; –danger:#c62828; –dangerbg:#fff5f5; –okbg:#e8f5e9; –oktx:#1b5e20; –fixbg:#fff3e0; –fixtx:#b26a00; –devbg:#e3f2fd; –devtx:#0d47a1; –note:#f3e5f5; –notetx:#6a1b9a; background:linear-gradient(180deg,#fbf8f3 0%,#f3ede3 100%); color:var(–text); border:1px solid var(–line); border-radius:24px; overflow:hidden; max-width:1180px; margin:20px auto; box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,.08); } #review-wildan-pendahuluan-only .hero{ padding:30px 24px 20px; background:linear-gradient(135deg,#6d4c41 0%,#8d6e63 100%); color:#fff; } #review-wildan-pendahuluan-only .hero h1{ margin:0 0 8px; font-size:30px; line-height:1.2; } #review-wildan-pendahuluan-only .hero p{ margin:0; font-size:15px; line-height:1.75; opacity:.96; } #review-wildan-pendahuluan-only .wrap{ padding:22px; } #review-wildan-pendahuluan-only .login-box{ background:var(–card); border:1px solid var(–line); border-radius:20px; padding:24px; max-width:760px; margin:28px auto; box-shadow:0 8px 22px rgba(0,0,0,.05); } #review-wildan-pendahuluan-only .login-box h2{ margin:0 0 8px; color:var(–primary); font-size:24px; } #review-wildan-pendahuluan-only .login-box p{ margin:8px 0; color:var(–muted); line-height:1.7; } #review-wildan-pendahuluan-only .input-row{ display:flex; gap:10px; flex-wrap:wrap; margin-top:14px; } #review-wildan-pendahuluan-only input[type="password"]{ width:100%; padding:12px 14px; border:1px solid #cfc5b6; border-radius:12px; font-size:14px; background:#fff; color:var(–text); } #review-wildan-pendahuluan-only button{ background:var(–primary); color:#fff; border:none; padding:12px 18px; border-radius:12px; cursor:pointer; font-weight:700; font-size:14px; } #review-wildan-pendahuluan-only button:hover{ background:#5d4037; } #review-wildan-pendahuluan-only .hint{ margin-top:12px; font-size:13px; color:var(–muted); } #review-wildan-pendahuluan-only .error{ margin-top:12px; color:#b91c1c; font-weight:700; display:none; } #review-wildan-pendahuluan-only .content{ display:none; } #review-wildan-pendahuluan-only .box{ background:var(–card); border:1px solid var(–line); border-radius:18px; padding:18px; margin-bottom:18px; } #review-wildan-pendahuluan-only .box h3{ margin:0 0 8px; font-size:22px; color:var(–primary); } #review-wildan-pendahuluan-only .box p{ margin:0; line-height:1.75; color:#374151; } #review-wildan-pendahuluan-only .members{ display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr)); gap:10px; margin-top:12px; } #review-wildan-pendahuluan-only .member{ background:#faf7f1; border:1px solid var(–line); border-radius:12px; padding:10px 12px; font-size:14px; color:#374151; } #review-wildan-pendahuluan-only .score-banner{ display:grid; grid-template-columns:1.2fr .8fr; gap:16px; margin-bottom:18px; } #review-wildan-pendahuluan-only .score-main{ background:linear-gradient(135deg,#fff8e8 0%,#fff3d1 100%); border:1px solid #ead8a2; border-radius:20px; padding:22px; } #review-wildan-pendahuluan-only .score-main .label{ display:inline-block; padding:6px 12px; border-radius:999px; background:#fff; border:1px solid #ecd8a5; color:#8a6a1f; font-size:12px; font-weight:700; margin-bottom:10px; } #review-wildan-pendahuluan-only .score-main h2{ margin:0; font-size:42px; color:#7a5520; line-height:1.1; } #review-wildan-pendahuluan-only .score-main p{ margin:8px 0 0; color:#6b5b34; line-height:1.7; } #review-wildan-pendahuluan-only .score-side{ display:grid; gap:12px; } #review-wildan-pendahuluan-only .mini-score{ background:var(–card); border:1px solid var(–line); border-radius:18px; padding:16px; } #review-wildan-pendahuluan-only .mini-score .t{ font-size:12px; font-weight:700; color:var(–muted); text-transform:uppercase; letter-spacing:.4px; } #review-wildan-pendahuluan-only .mini-score .v{ margin-top:6px; font-size:28px; font-weight:800; color:var(–primary); line-height:1.2; } #review-wildan-pendahuluan-only .penalty{ background:var(–dangerbg); border:1px solid #efcaca; border-left:6px solid var(–danger); border-radius:16px; padding:16px; margin-bottom:18px; } #review-wildan-pendahuluan-only .penalty h4{ margin:0 0 8px; color:#991b1b; font-size:18px; } #review-wildan-pendahuluan-only .penalty p{ margin:0; line-height:1.75; color:#7f1d1d; } #review-wildan-pendahuluan-only .criteria{ display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(210px,1fr)); gap:14px; margin-bottom:18px; } #review-wildan-pendahuluan-only .criteria .item{ background:var(–card); border:1px solid var(–line); border-radius:18px; padding:16px; } #review-wildan-pendahuluan-only .criteria .item .name{ font-size:14px; font-weight:700; color:#4b5563; line-height:1.5; } #review-wildan-pendahuluan-only .criteria .item .score{ margin-top:8px; font-size:28px; font-weight:800; color:var(–primary); } #review-wildan-pendahuluan-only .criteria .item .desc{ margin-top:6px; font-size:13px; line-height:1.6; color:var(–muted); } #review-wildan-pendahuluan-only .grid{ display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(240px,1fr)); gap:16px; margin-bottom:18px; } #review-wildan-pendahuluan-only .card{ background:var(–card); border:1px solid var(–line); border-radius:18px; padding:18px; } #review-wildan-pendahuluan-only .card h4{ margin:0 0 10px; font-size:18px; } #review-wildan-pendahuluan-only .tag{ display:inline-block; padding:6px 10px; border-radius:999px; font-size:12px; font-weight:700; margin-bottom:10px; } #review-wildan-pendahuluan-only .ok .tag{background:var(–okbg); color:var(–oktx);} #review-wildan-pendahuluan-only .fix .tag{background:var(–fixbg); color:var(–fixtx);} #review-wildan-pendahuluan-only .dev .tag{background:var(–devbg); color:var(–devtx);} #review-wildan-pendahuluan-only .notebox .tag{background:var(–note); color:var(–notetx);} #review-wildan-pendahuluan-only ul{ margin:0; padding-left:18px; line-height:1.7; color:#374151; } #review-wildan-pendahuluan-only .compare{ display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:16px; margin-bottom:18px; } #review-wildan-pendahuluan-only .panel{ background:var(–card); border:1px solid var(–line); border-radius:18px; padding:18px; min-height:100%; } #review-wildan-pendahuluan-only .panel.original{ border-top:5px solid #b26a00; } #review-wildan-pendahuluan-only .panel.revised{ border-top:5px solid #1b5e20; } #review-wildan-pendahuluan-only .panel h4{ margin:0 0 10px; font-size:18px; color:var(–primary); } #review-wildan-pendahuluan-only .panel .sub{ font-size:12px; font-weight:700; letter-spacing:.3px; text-transform:uppercase; color:var(–muted); margin-bottom:10px; } #review-wildan-pendahuluan-only .panel .text{ font-size:14px; line-height:1.9; color:#374151; white-space:pre-line; } #review-wildan-pendahuluan-only .footer-note{ margin-top:18px; padding:16px; background:#f9f5ee; border-top:1px solid var(–line); color:#6b7280; font-size:13px; line-height:1.7; } @media (max-width:900px){ #review-wildan-pendahuluan-only .compare{ grid-template-columns:1fr; } } @media (max-width:760px){ #review-wildan-pendahuluan-only .score-banner{ grid-template-columns:1fr; } } @media (max-width:640px){ #review-wildan-pendahuluan-only .hero h1{font-size:24px;} #review-wildan-pendahuluan-only .wrap{padding:14px;} #review-wildan-pendahuluan-only .score-main h2{font-size:34px;} } Review Tugas 1 – Pendahuluan Saja Penilaian ini hanya untuk bagian pendahuluan. Ada potongan nilai 10 poin karena instruksi yang diminta sebelumnya adalah hanya pendahuluan, tetapi naskah yang dikumpulkan masih memuat bagian lain. Format review ini menampilkan sebelum revisi dan sesudah/saran revisi khusus untuk pendahuluan. Akses Mahasiswa Masukkan password untuk membuka hasil penilaian. Password = Judul artikel (ketik sama persis). Buka Nilai Pendahuluan Gunakan judul lengkap artikel kelompok sebagai password. Password belum sesuai. Ketik judul artikel dengan lengkap dan benar. Identitas Kelompok Kelompok 7 Muhammad Ardhan Syah Muhammad Wildan Ariefiansyah Kartika Septiana Nabila Putri Jaladara Nayla Arfiani Judul: Peran Defisit Anggaran Sebagai Kebijakan Counter-Cyclical Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Potongan nilai: -10 poin Instruksi tugas yang diminta adalah hanya bagian pendahuluan, tetapi naskah yang dikumpulkan masih memuat tinjauan pustaka dan metodologi. Karena itu, nilai akhir dikenakan potongan 10 poin. NILAI TUGAS 1 – PENDAHULUAN 71 / 100 Nilai dasar pendahuluan: 81 / 100 Potongan karena tidak sesuai instruksi: -10 Nilai akhir: 71 / 100 Status Cukup baik Kekuatan utama Isu defisit sudah jelas Prioritas revisi Gap & tujuan 1. Fenomena harus kuat dan sesuai judul 8.2 Sudah cukup kuat. Isu stabilitas ekonomi, siklus ekonomi, dan defisit anggaran sudah sesuai judul. 2. Intervensi terhadap isu utama 8.0 Isu defisit sebagai counter-cyclical sudah jelas, tetapi fungsi anggaran negara dari Materi 4 belum cukup eksplisit. 3. Comparasi penelitian terdahulu 6.3 Masih lemah. Pendahuluan belum memperlihatkan perbandingan nyata dengan penelitian terdahulu. 4. Outcome / tujuan penelitian 7.8 Tujuan sudah ada, tetapi masih umum dan belum cukup operasional. 5. Konteks research 8.1 Konteks penelitian sudah cukup jelas, tetapi masih bisa diperkuat dengan konteks APBN Indonesia yang lebih spesifik. SUDAH BAIK Kekuatan pendahuluan Topik sesuai dengan akuntansi pemerintahan dan kebijakan fiskal. Defisit anggaran sebagai counter-cyclical sudah dijelaskan cukup baik. Alur umum dari fenomena ke tujuan penelitian sudah ada. Sudah mulai menghubungkan defisit dengan akuntansi pemerintahan. PERLU DIPERBAIKI Kelemahan utama Materi 4 belum masuk secara tegas sebagai dasar argumen. Belum ada gap penelitian yang jelas. Belum ada comparasi dengan studi terdahulu. Tujuan penelitian masih terlalu umum. PENGEMBANGAN Yang harus ditambahkan Masukkan fungsi APBN sebagai alat perencanaan, pengendalian, stabilisasi, dan evaluasi. Tambahkan paragraf penelitian terdahulu dan research gap. Perjelas kenapa defisit bukan sekadar masalah angka, tetapi instrumen kebijakan. Buat tujuan penelitian lebih rinci. CATATAN DOSEN Fokus revisi berikutnya Perbaiki pendahuluan saja terlebih dahulu. Jangan campurkan bagian lain jika instruksi hanya pendahuluan. Rapikan bahasa agar lebih akademik dan padat. Perkuat gap penelitian agar tulisan naik kelas. Pendahuluan Sebelum Revisi Berikut adalah bagian pendahuluan yang dinilai. Saat ini, stabilitas ekonomi global menghadapi tantangan yang sangat kompleks akibat ketidakpastian pasar dan dampak pasca-pandemi yang masih terasa di berbagai sektor. Perekonomian modern berjalan dalam siklus tertentu yang menunjukkan perubahan aktifitas ekonomi mulai dari masa pertumbuhan hingga masa penurunan. Perubahan siklus ekonomi yang fluktuatif menuntut pemerintah untuk memiliki instrumen kebijakan yang responsif dan adaptif guna menjaga pertumbuhan tetap positif. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal, baik dari dalam seperti penurunan kemampuan membeli dan investasi, maupun dari luar seperti ketidakpastian di dunia internasional. Dalam situasi seperti itu, pemerintah memainkan peran penting dalam mempertahankan kestabilan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal yang cepat merespons (Mankiw, 2021). Dalam menghadapi fluktuasi ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peran sentral sebagai instrumen fiskal utama yang berfungsi sebagai kemudi stabilitas nasional. Inti dari peran ini adalah fungsi stabilisasi, di mana APBN bertindak sebagai peredam kejut (shock absorber) untuk memastikan variabel makroekonomi tidak bergejolak terlalu tajam. Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh otoritas fiskal adalah pengaturan defisit anggaran sebagai kebijakan counter-cyclical. Kebijakan ini bekerja dengan cara meningkatkan belanja negara atau menurunkan pajak saat ekonomi melambat (resesi), dan sebaliknya, memperketat anggaran saat ekonomi mengalami pemanasan berlebih (overheating). Dalam kebijakan counter-cyclical, defisit anggaran digunakan untuk mengurangi pengaruh perubahan siklus ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus fiskal. Defisit bukanlah sebuah kecelakaan fiskal, melainkan strategi sadar untuk mengisi kekosongan daya beli masyarakat ketika sektor swasta sedang melemah. Fenomena ini terlihat nyata pada kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, di mana pemerintah mengambil langkah berani untuk memperlebar defisit hingga melampaui batas normal 3% terhadap PDB. Melalui kacamata akuntansi pemerintahan yang kuat, pelebaran defisit ini tidak dipandang sebagai kegagalan fiskal, melainkan sebagai upaya penyelamatan ekonomi nasional yang darurat namun tetap terkendali. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mekanisme defisit anggaran sebagai instrumen fiskal yang sah, serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai strategi intervensi ekonomi, guna membuktikan bahwa defisit yang dikelola dengan sistem akuntansi yang kredibel merupakan solusi stabilitas, bukan sekadar indikasi kegagalan keuangan. Pendahuluan Sesudah / Saran Revisi Versi ini adalah contoh perbaikan alur. Fokusnya tetap hanya pada pendahuluan. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu tujuan utama kebijakan fiskal pemerintah, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan akibat perlambatan pertumbuhan, ketidakpastian global, dan pelemahan permintaan domestik. Dalam situasi seperti itu, pemerintah dituntut memiliki instrumen kebijakan yang responsif agar aktivitas ekonomi tetap terjaga dan dampak perlambatan tidak semakin dalam. Salah satu instrumen yang digunakan adalah defisit anggaran, yaitu kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan hanya daftar penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, dan alat penilaian kinerja. Karena itu, defisit anggaran tidak dapat dipahami hanya sebagai kekurangan fiskal, melainkan juga sebagai pilihan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi. Dalam kerangka counter-cyclical, defisit anggaran digunakan untuk menambah belanja atau memberikan stimulus ketika ekonomi melambat, sehingga pemerintah dapat berperan sebagai penyangga terhadap gejolak siklus ekonomi. Fenomena ini terlihat dalam praktik kebijakan fiskal Indonesia beberapa tahun terakhir, ketika pemerintah memperlebar defisit untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menahan tekanan perlambatan. Dalam sudut pandang akuntansi pemerintahan, kebijakan tersebut tidak otomatis dipandang sebagai kegagalan fiskal, tetapi harus dinilai berdasarkan tujuan, mekanisme, dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, defisit anggaran perlu dibaca sebagai instrumen fiskal yang sah sepanjang dikelola secara akuntabel, terukur, dan mendukung stabilitas ekonomi. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak membahas defisit anggaran dari sisi teori makroekonomi atau keberlanjutan fiskal, sementara kajian yang secara khusus menempatkan defisit sebagai kebijakan counter-cyclical dalam kerangka akuntansi pemerintahan masih relatif terbatas. Di sinilah letak research gap penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran defisit anggaran sebagai kebijakan counter-cyclical dalam menjaga stabilitas ekonomi, serta menjelaskan bagaimana defisit tersebut dipahami sebagai instrumen kebijakan yang sah dalam perspektif akuntansi pemerintahan. Review singkat pendahuluan Fenomena: sudah relevan, tetapi masih terlalu umum. Akan lebih kuat jika dikaitkan lebih spesifik dengan kebijakan APBN Indonesia. Intervensi isu utama: sudah mulai tajam, tetapi perlu lebih jelas menunjukkan defisit sebagai alat kebijakan, bukan sekadar keadaan fiskal. Comparasi: hampir belum ada. Ini yang paling menurunkan kualitas ilmiah pendahuluan. Outcome: tujuan sudah muncul, tetapi masih bisa dibuat menjadi 2–3 tujuan operasional. Konteks: cukup jelas, namun masih perlu dipadatkan dan lebih spesifik pada konteks Indonesia. Materi 4 yang harus masuk ke pendahuluan APBN adalah alat perencanaan. APBN adalah alat pengendalian. APBN adalah alat kebijakan fiskal. APBN adalah alat penilaian kinerja. Anggaran tidak hanya dinilai dari besar kecilnya angka, tetapi dari fungsinya dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan. Kesimpulan penilaian dosen Pendahuluan ini cukup baik dan punya arah yang benar, tetapi secara akademik masih perlu diperdalam, terutama pada gap penelitian, comparasi penelitian terdahulu, dan fungsi APBN menurut Materi 4. Nilai sudah cukup, tetapi potongan nilai diberikan karena instruksi tidak dipatuhi. Penilaian ini hanya untuk bagian pendahuluan. Nilai akhir sudah mencakup potongan 10 poin karena instruksi tidak diikuti.

Hasil Revisi Tahap 2 – Tugas 1 (Pendahuluan) Tampilan ini membantu mahasiswa memahami posisi revisi saat ini: apa yang sudah kuat, apa yang masih perlu diperbaiki, berapa nilai tugas 1, serta perbandingan antara pendahuluan utuh saat ini dan versi yang disarankan untuk diperbaiki. Akses Mahasiswa Masukkan password untuk membuka hasil penilaian. Password = Judul artikel (ketik sama persis). Buka Nilai & Review Gunakan judul lengkap artikel kelompok sebagai password. Password belum sesuai. Ketik judul artikel dengan lengkap dan benar. Identitas Kelompok Kelompok 7 Judul: Analisis Trade-off Alokasi Anggaran Pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Defisit APBN dan Kesejahteraan Masyarakat Daffa Falih Syahbana Rizkyka Delo Octaviana Muhammad Ammar Kahfi Bimo Tri Kusuma Hadi Achmad Akbar NILAI TUGAS 1 – PENDAHULUAN 8.1 / 10 Revisi tahap 2 ini sudah lebih fokus daripada versi sebelumnya karena judul dan isi sekarang sama-sama menyoroti trade-off pembangunan IKN, defisit APBN, dan kesejahteraan masyarakat. Yang masih perlu diperkuat adalah integrasi Materi 4, PP No. 71 Tahun 2010 secara lebih tepat, dan komparasi penelitian terdahulu. Status Revisi Tahap 2 Kekuatan Utama Judul & isi sudah selaras Prioritas Revisi Berikutnya Gap & Materi 4 1. Fenomena harus kuat dan sesuai judul 8.5 Fenomena sudah sesuai judul. IKN, defisit APBN, dan kesejahteraan sudah berada dalam satu jalur argumen. 2. Intervensi terhadap isu utama 8.2 Trade-off kebijakan sudah jelas, tetapi perlu dipertegas sebagai masalah pengelolaan anggaran negara. 3. Comparasi penelitian terdahulu 7.0 Masih lemah. Belum ada paragraf yang menunjukkan studi terdahulu dan posisi riset kelompok secara eksplisit. 4. Outcome / tujuan penelitian 8.0 Tujuan penelitian sudah jelas, tetapi akan lebih kuat jika dipecah menjadi poin-poin operasional. 5. Konteks research 8.7 Konteks sudah baik: APBN, IKN, defisit, kesejahteraan, dan perspektif akuntansi pemerintahan sudah muncul. Catatan penting dosen Pendahuluan ini sudah membaik, tetapi Materi 4 masih harus lebih terasa. APBN bukan hanya sumber pembiayaan proyek, tetapi alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, dan alat penilaian kinerja. Maka pembahasan tentang IKN harus diarahkan pada pertanyaan: apakah alokasi anggaran untuk IKN menunjukkan fungsi anggaran berjalan dengan baik, atau justru menimbulkan tekanan fiskal yang mengurangi ruang bagi tujuan kesejahteraan? SUDAH KUAT Bagian yang sudah baik Judul baru lebih tepat dan lebih fokus. Isi pendahuluan sudah lebih selaras dengan judul. IKN dijadikan contoh konkret kebijakan fiskal strategis. Sudah menghubungkan defisit APBN dan kesejahteraan masyarakat. Masalah trade-off sudah mulai terlihat jelas. HARUS DIPERBAIKI Bagian yang masih lemah PP No. 71 Tahun 2010 masih disebut terlalu umum, belum dihubungkan langsung dengan argumen penelitian. Materi 4 belum masuk eksplisit sebagai dasar evaluasi anggaran. Belum ada komparasi penelitian terdahulu. Fenomena masih dominan bersifat konseptual, belum diperkuat dengan data atau contoh konkret. PENGEMBANGAN Yang harus ditambahkan Masukkan fungsi anggaran negara dari Materi 4 secara tegas. Jelaskan bahwa SAP/PP No. 71 Tahun 2010 relevan untuk akuntabilitas pengelolaan APBN. Tambahkan research gap tentang IKN, defisit, dan kesejahteraan. Perkuat fenomena dengan menunjukkan adanya tekanan fiskal nyata atau potensi trade-off anggaran. ARAH REVISI 3 Target perbaikan berikutnya Tambahkan satu paragraf khusus Materi 4. Rapikan penjelasan PP No. 71 Tahun 2010 agar lebih relevan. Masukkan paragraf penelitian terdahulu dan gap. Rinci tujuan penelitian menjadi 2–3 tujuan yang lebih operasional. Pendahuluan Utuh Saat Ini Ini adalah versi revisi tahap 2 yang sudah disusun mahasiswa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai alat utama dalam kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk distribusi sumber daya publik guna mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, pengelolaan APBN tidak hanya perlu dilakukan dengan efisien dan efektif, tetapi juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setiap penggunaan dana negara wajib dapat dipertanggungjawabkan dan harus memberikan nilai tambah baik secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Meski begitu, terbatasnya sumber daya fiskal menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan pengalokasian anggaran, terutama ketika kebutuhan untuk pembangunan kian meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran negara Indonesia terus-menerus mengalami kekurangan dana sebagai akibat dari kebijakan fiskal yang luas yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas sosial. Kekurangan dana itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran negara yang, dalam konteks SAP, tetap harus dikelola dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab melalui metode pembiayaan yang jelas. Salah satu contoh nyata dari kebijakan fiskal itu adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek nasional yang strategis yang bertujuan untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan antar daerah serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia. Pembangunan IKN membutuhkan pengeluaran yang cukup besar, terutama pada fase awal yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pemerintah, dan sarana pendukung lainnya. Dalam hal ini, pengeluaran tersebut tergolong sebagai bagian dari belanja negara yang memberikan manfaat dalam waktu lama. Namun, kenaikan belanja negara yang signifikan untuk pembangunan IKN sering kali tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan negara di jangka pendek, yang dapat menyebabkan tekanan pada keseimbangan fiskal serta memperbesar defisit APBN. Situasi ini menunjukkan adanya kenaikan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan di tengah batasan fiskal negara. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan penelitian terletak pada adanya dilema kebijakan (trade-off) dalam pengalokasian anggaran negara, yaitu antara kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan IKN dan tuntutan untuk menjaga keberlanjutan fiskal agar defisit APBN tetap terkendali. Selain itu, belum terdapat kejelasan mengenai sejauh mana alokasi belanja pembangunan IKN berkontribusi terhadap defisit APBN serta bagaimana implikasinya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka SAP, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan terkait optimalisasi alokasi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis trade-off alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap defisit APBN dan kesejahteraan masyarakat dengan mengkaji hubungan antara belanja pembangunan IKN, perkembangan defisit APBN, serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan data sekunder APBN dalam perspektif akuntansi pemerintahan. Versi yang Disarankan untuk Diperbaiki Versi ini bukan untuk disalin mentah, tetapi sebagai contoh alur yang lebih kuat: fenomena → fungsi anggaran → PP No. 71 Tahun 2010 → trade-off → penelitian terdahulu & gap → tujuan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya publik dan mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif sistem anggaran negara, APBN bukan sekadar daftar penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, dan alat penilaian kinerja. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari kemampuan negara menyeimbangkan prioritas pembangunan dengan keberlanjutan fiskal. Dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, prinsip tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan ini menuntut agar pengelolaan keuangan negara tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Dalam konteks penelitian ini, PP No. 71 Tahun 2010 penting karena alokasi anggaran untuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dilihat bukan hanya dari sisi belanja yang direalisasikan, tetapi juga dari sisi implikasinya terhadap keseimbangan APBN dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Salah satu contoh nyata kebijakan fiskal strategis pemerintah adalah pembangunan IKN. Proyek ini dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Namun, pembangunan IKN membutuhkan belanja negara yang besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, dan sarana pendukung lainnya. Dalam jangka pendek, kenaikan belanja tersebut belum tentu diimbangi oleh peningkatan pendapatan negara, sehingga dapat memperbesar tekanan terhadap defisit APBN. Dari kondisi tersebut muncul trade-off kebijakan yang penting untuk dikaji, yaitu antara kebutuhan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan strategis yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kewajiban menjaga keberlanjutan fiskal agar defisit APBN tetap terkendali. Persoalan ini menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang dikeluarkan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga agar kebijakan belanja tersebut tidak menimbulkan beban fiskal yang terlalu berat. Penelitian terdahulu umumnya membahas proyek pembangunan strategis nasional dari sisi pemerataan wilayah, pertumbuhan ekonomi, atau aspek kebijakan fiskal secara umum. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus menelaah trade-off antara alokasi anggaran pembangunan IKN, tekanan terhadap defisit APBN, dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, terdapat research gap yang perlu diisi agar analisis pengelolaan APBN tidak berhenti pada besaran anggaran, tetapi juga menyentuh kualitas keputusan fiskal dan akuntabilitasnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis trade-off alokasi anggaran pembangunan IKN terhadap defisit APBN, (2) mengevaluasi implikasi alokasi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, dan (3) menjelaskan bagaimana persoalan tersebut dapat dipahami dalam perspektif akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pembangunan strategis, tekanan fiskal, dan tujuan kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan negara. Versi saat ini Apa yang masih kurang • Judul dan isi sudah selaras, tetapi belum ada penelitian terdahulu dan gap. • Materi 4 belum masuk secara eksplisit. • PP No. 71 Tahun 2010 masih terlalu umum penjelasannya. • Fenomena belum diperkuat dengan argumen yang lebih tajam. Versi saran Apa yang diperkuat • Fungsi anggaran negara dari Materi 4 dimasukkan dengan jelas. • PP No. 71 Tahun 2010 dihubungkan langsung dengan akuntabilitas APBN. • Trade-off dibuat lebih tajam. • Penelitian terdahulu dan gap ditulis eksplisit. • Tujuan penelitian dipecah menjadi 3 poin operasional. Masukan per komponen Fenomena: sudah baik dan sudah sesuai judul. Tinggal diperkuat dengan contoh atau tekanan fiskal yang lebih konkret. Intervensi isu utama: trade-off sudah muncul, tetapi harus lebih tegas sebagai dilema dalam pengelolaan anggaran negara. Comparasi: tambahkan paragraf penelitian terdahulu agar posisi penelitian kalian lebih jelas. Outcome: tujuan sudah ada, tetapi akan lebih kuat bila ditulis menjadi beberapa tujuan operasional. Konteks: konteks sudah cukup jelas, terutama karena IKN dijadikan fokus utama. Materi 4 yang wajib terasa di pendahuluan APBN adalah alat perencanaan, jadi belanja IKN harus dilihat sebagai prioritas kebijakan. APBN adalah alat pengendalian, jadi dampak terhadap defisit harus dianalisis. APBN adalah alat kebijakan fiskal, jadi defisit tidak otomatis buruk, tetapi harus dilihat dari tujuannya. APBN adalah alat penilaian kinerja, jadi belanja besar harus diukur dari hasil dan manfaatnya. Prinsip anggaran harus transparan dan akuntabel. Kesimpulan penilaian dosen Revisi tahap 2 ini sudah baik dan lebih maju dibanding sebelumnya karena judul dan isi sekarang lebih selaras. Nilai sudah cukup baik. Untuk naik lagi, fokus selanjutnya adalah: menambahkan research gap, memperjelas Materi 4, dan membuat kaitan PP No. 71 Tahun 2010 lebih relevan terhadap masalah penelitian. Gunakan tampilan ini sebagai panduan revisi. Fokus utama berikutnya adalah: menambahkan penelitian terdahulu, memperjelas trade-off, dan memasukkan fungsi anggaran negara secara tegas ke dalam pendahuluan.

Hasil Revisi Tahap 2 – Tugas 1 (Pendahuluan) Tampilan ini membantu mahasiswa memahami posisi revisi saat ini: apa yang sudah kuat, apa yang masih perlu diperbaiki, berapa nilai tugas 1, serta perbandingan antara pendahuluan utuh saat ini dan versi yang disarankan untuk diperbaiki. Akses Mahasiswa Masukkan password untuk membuka hasil penilaian. Password = Judul artikel (ketik sama persis). Buka Nilai & Review Gunakan judul lengkap artikel kelompok sebagai password. Password belum sesuai. Ketik judul artikel dengan lengkap dan benar. Identitas Kelompok Kelompok Judul: ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN RASIO KEUANGAN DI KABUPATEN KEBUMEN 1. Ruth Oktafiana Sitompul (63230451) 2. Nurita Manurung (63230717) 3. Annisa Septia Kurniadewi (63230590) 4. Fitri Salsabyla (63231422) 5. Devi Apriliana (63230801) 6. Putri Latifa Nur Aulia (63230813) NILAI TUGAS 1 – PENDAHULUAN 7.9 / 10 Revisi tahap 2 ini sudah lebih berkembang karena mulai memasukkan PP No. 71 Tahun 2010, konteks Kebumen, dan pentingnya analisis rasio keuangan. Namun, pendahuluan masih perlu dirapikan karena masih ada pengulangan, kalimat yang patah, dan alur yang belum rapi. Fokus berikutnya adalah memperkuat fenomena, memadatkan konteks, dan menajamkan tujuan penelitian. Status Revisi Tahap 2 Kekuatan Utama Konteks Kebumen sudah masuk Prioritas Revisi Berikutnya Rapikan alur & bahasa 1. Fenomena harus kuat dan sesuai judul 8.0 Sudah sesuai judul karena membahas APBD, kinerja keuangan, dan Kabupaten Kebumen. Fenomena realisasi belanja modal 2025 cukup kuat. 2. Intervensi terhadap isu utama 7.8 Isu utama analisis rasio keuangan sudah ada, tetapi masih tertutup oleh terlalu banyak definisi umum dan pengulangan. 3. Comparasi penelitian terdahulu 7.1 Sudah ada beberapa rujukan, tetapi belum ada paragraf yang benar-benar membandingkan temuan studi terdahulu dan posisi riset kelompok. 4. Outcome / tujuan penelitian 8.0 Tujuan sudah cukup jelas, tetapi perlu ditulis lebih padat dan operasional. 5. Konteks research 8.4 Konteks sudah jelas: APBD, Kebumen, infrastruktur jalan, belanja modal, dan rasio keuangan. Tinggal dipadatkan agar lebih rapi. Catatan penting dosen Revisi ini sudah lebih baik karena mulai mengaitkan APBD dengan infrastruktur jalan di Kebumen. Tetapi Materi 4 masih harus dibuat lebih eksplisit. Anggaran daerah bukan sekadar angka, melainkan alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan publik, dan alat penilaian kinerja. Maka analisis rasio keuangan harus dijelaskan sebagai cara untuk menilai apakah fungsi APBD benar-benar berjalan. SUDAH KUAT Bagian yang sudah baik Sudah memasukkan PP No. 71 Tahun 2010. Sudah ada konteks APBD Kabupaten Kebumen. Sudah mengaitkan kinerja keuangan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Sudah memasukkan data realisasi belanja modal 2025 sebagai fenomena. Sudah mengarah pada analisis rasio keuangan daerah. HARUS DIPERBAIKI Bagian yang masih lemah Masih banyak pengulangan tentang otonomi daerah dan APBD. Ada kalimat yang tidak utuh atau janggal, misalnya “Anggaran Sentralisasi secara luas…” Paragraf terlalu panjang dan padat sehingga inti masalah tertutup. Research gap belum dinyatakan secara tegas. PENGEMBANGAN Yang harus ditambahkan Masukkan fungsi anggaran dari Materi 4 secara tegas. Perjelas bahwa rasio keuangan digunakan untuk menilai fungsi APBD, bukan hanya menghitung angka. Tambahkan paragraf penelitian terdahulu dan gap yang lebih eksplisit. Rapikan hubungan antara SAP, APBD, dan analisis kinerja keuangan. ARAH REVISI 3 Target perbaikan berikutnya Hapus pengulangan definisi umum. Rapikan semua kalimat yang patah atau janggal. Pindahkan fokus lebih cepat ke Kebumen dan masalah belanja modal. Tulis tujuan penelitian lebih singkat dan operasional. Pendahuluan Utuh Saat Ini Ini adalah versi revisi tahap 2 yang sudah disusun mahasiswa. Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi wewenang untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat dengan diterapkannya otonomi daerah (Nugroho et al., 2024). Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola sumber daya keuangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan kepada semua pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Akuntansi dalam pemerintahan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Banyak menjelaskan tentang bagaimana mengelola dan menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip Akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki dua standar yaitu, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. Adanya penetapan mengenai standar yang lama yaitu berbasis kas menuju akrual akibat dari ada saja entitas yang belum siap menerapkan Standar akuntansi berbasis akrual masih diperbolehkan selama masa transisi. APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dengan tujuan agar dapat menjadi pedoman pendapatan dan pengeluaran keuangan dalam proses penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka otonomi daerah dan meningkatkan kemakmuran. Anggaran Sentralisasi secara luas, serta tanggung jawab dibutuhkan suatu pengelolaan keuangan daerah, yang mana mempunyai kemampuan mengendalikan dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomi. Karena otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal dan administratif yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun (Keintjem dan Murni, 2022). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melaksanakan otonomi daerah dan dekatkan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Namun sampai saat ini, meskipun pemberian desentralisasi fiskal atau otonomi daerah sudah dilakukan yaitu dengan memberikan sumber-sumber pendanaan kepada daerah, tata kelola penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dianggap belum optimal. Dengan adanya kewenangan urusan pemerintah yang sangat luas kepada daerah menuntut kesiapan daerah untuk melakukan otonomi daerah karena semakin banyaknya urusan yang harus ditangani pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Anasta dan Ambarwati, 2023). Serta otonomi daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan pengelolaan sumber daya keuangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah yang baik ditunjukkan oleh kinerja keuangan yang baik. Salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk membentuk pemerintahan yang baik adalah melakukan pengukuran terhadap kinerja (Faisal, 2024). Salah satu cara untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD (Setiani dan Sarwono, 2024). Dalam konteks pengelolaan APBD, salah satu sektor yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan demografis. Secara geografis Kabupaten Kebumen memiliki kombinasi dataran rendah yang subur di bagian selatan, terutama di wilayah pesisir, dan perbukitan atau pegunungan di bagian utara. Kondisi geografi yang dapat menyediakan infrastruktur pembangunan yang memadai dan merata untuk mendukung konektivitas antara wilayah serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam pembangunan, peningkatan dan pengembangan pada wilayah infrastruktur di bidang jalan yang berkelanjutan merupakan salah satu aspek penting dan vital sebagai roda penggerak untuk mendukung pertumbuhan di suatu daerah. Tanpa adanya jaringan jalan yang memadai, kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat akan mengalami hambatan (Kristiano et al., 2025). Infrastruktur di Kabupaten Kebumen meliputi berbagai sektor penting seperti jalan. jembatan, irigasi, serta fasilitas publik lainnya yang berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Akan tetapi untuk melakukan pembangunan jalan Kabupaten Kebumen membutuhkan dana anggaran yang cukup besar untuk menjalankan perencanaan pembangunan jalan. Pengelolaan anggaran belanja merupakan elemen kunci dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah, terutama dalam sektor infrastruktur (Mardiasmo, 2025). Akan tetapi pengelolaan dana publik di sektor infrastruktur sering kali menghadapi tantangan berat terkait akuntabilitas dan kinerja. Pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan harus memenuhi prinsip tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Permasalahan pada APBD Kebumen tahun 2025 menunjukan total belanja daerah tercatat sebesar Rp. 3,17 triliun dengan alokasi belanja modal infrastruktur sebesar Rp. 282,28 miliar. Namun hingga maret 2025 realisasi belanja modal baru mencapai Rp. 8,22 miliar atau sekitar 2,91% dari total anggaran yang telah ditetapkan dalam kasus ini menunjukan bahwa tingkat penyerapan anggaran daerah masih sangat rendah pada awal tahun anggaran, yang menyebabkan adanya potensi keterlambatan dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur pembangunan jalan di Kabupaten Kebumen. Rendahnya realisasi juga dapat mencerminkan belum optimalnya proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga berisiko menghambat pencapaian target pembangunan infrastruktur secara efektif dan tepat waktu. Karena rendahnya realisasi anggaran dapat diperlukan salah satu alat untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan daerah. Analisis ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pengelolaan APBD di Kabupaten Kabupaten. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai pada periode sebelumnya sehingga dapat mengetahui perubahan atau perkembangan yang terjadi diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Menurut Hidayat (2024), “rasio keuangan digunakan untuk membantu menilai laporan keuangan atau menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan” atau dalam hal ini pemerintah daerah. penggunaan analisis rasio difokuskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), khususnya dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari periode ini dengan periode sebelumnya, untuk mengetahui kecenderungannya. Serta analisis rasio keuangan juga digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Salma et al., 2023). Dengan adanya laporan kinerja keuangan yang dapat dipercaya diharapkan mampu memberikan informasi evaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting bisa dijadikan untuk meningkatkan performa di masa depan, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memantau dan mengevaluasi kinerja, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana bisa menilai, memahami dan mengetahui tingkat rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD sebagai unsur kinerja keuangan di Kabupaten Kebumen. Versi yang Disarankan untuk Diperbaiki Versi ini bukan untuk disalin mentah, tetapi sebagai contoh alur yang lebih kuat: konteks APBD → fungsi anggaran → PP No. 71 Tahun 2010 → fenomena Kebumen → rasio keuangan → tujuan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam perspektif sistem anggaran negara, APBD bukan hanya daftar penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan publik, dan alat penilaian kinerja. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBD tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah mengelola anggaran tersebut untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka akuntansi pemerintahan, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Standar ini menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun secara andal, transparan, dan akuntabel agar dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan SAP penting karena analisis kinerja keuangan daerah harus bertumpu pada laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui analisis rasio keuangan terhadap APBD. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi PAD. Melalui analisis tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan kinerja keuangannya dari waktu ke waktu. Kabupaten Kebumen menjadi konteks yang relevan karena daerah ini memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup besar, khususnya pada sektor jalan yang berperan penting dalam mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pada APBD Kebumen tahun 2025 tercatat bahwa total belanja daerah mencapai Rp3,17 triliun dengan alokasi belanja modal infrastruktur sebesar Rp282,28 miliar, sedangkan hingga Maret 2025 realisasi belanja modal baru mencapai Rp8,22 miliar atau sekitar 2,91% dari total anggaran. Kondisi ini menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran pada awal tahun yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan secara efektif dan tepat waktu. Fenomena rendahnya realisasi belanja modal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBD tidak selalu berjalan optimal, meskipun secara formal daerah telah memiliki sumber pendanaan dan kewenangan fiskal yang cukup luas. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan daerah menjadi penting agar dapat diketahui apakah pengelolaan APBD di Kabupaten Kebumen telah mendukung efektivitas pembangunan daerah. Dalam hal ini, analisis rasio keuangan daerah menjadi alat yang relevan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara lebih efisien, efektif, dan mandiri. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan APBD Kabupaten Kebumen berdasarkan rasio keuangan, khususnya rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kinerja keuangan daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. Versi saat ini Apa yang masih kurang • Sudah ada banyak unsur penting, tetapi alur masih berantakan. • Terlalu banyak definisi umum di awal. • Ada kalimat yang janggal dan berulang. • Fenomena Kebumen sebenarnya sudah kuat, tetapi muncul terlalu belakang. Versi saran Apa yang diperkuat • Fokus lebih cepat ke APBD dan kinerja keuangan daerah. • Fungsi anggaran dari Materi 4 dimasukkan secara jelas. • PP No. 71 Tahun 2010 dihubungkan langsung dengan evaluasi kinerja. • Fenomena Kebumen dibuat lebih cepat muncul. • Tujuan penelitian dibuat lebih ringkas dan operasional. Masukan per komponen Fenomena: sudah cukup kuat, terutama data realisasi belanja modal Kebumen, tetapi perlu dipindah lebih awal agar jadi pusat masalah. Intervensi isu utama: perlu ditegaskan bahwa analisis rasio keuangan dipakai untuk menilai fungsi APBD, bukan sekadar menghitung angka. Comparasi: tambahkan penelitian terdahulu yang membahas rasio keuangan daerah, lalu tunjukkan posisi penelitian ini di Kabupaten Kebumen. Outcome: tujuan penelitian sudah baik, tetapi sebaiknya dibuat lebih singkat dan tegas. Konteks: konteks Kebumen sudah jelas, ini kekuatan yang harus dipertahankan. Materi 4 yang wajib terasa di pendahuluan APBD adalah alat perencanaan, jadi anggaran harus menjadi pedoman kegiatan dan target pembangunan. APBD adalah alat pengendalian, jadi rendahnya realisasi belanja harus dibaca sebagai sinyal evaluasi. APBD adalah alat kebijakan publik, jadi belanja infrastruktur harus dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat. APBD adalah alat penilaian kinerja, sehingga rasio keuangan relevan untuk mengevaluasi pengelolaan daerah. Prinsip anggaran harus transparan dan akuntabel. Kesimpulan penilaian dosen Revisi tahap 2 ini sudah lebih baik dan menunjukkan kemajuan. Nilai sudah cukup baik, tetapi masih tertahan oleh masalah kerapian alur dan bahasa. Untuk naik lagi, fokus selanjutnya adalah: memadatkan paragraf, menghapus pengulangan, dan membuat fenomena Kebumen lebih cepat menjadi pusat pembahasan. Gunakan tampilan ini sebagai panduan revisi. Fokus utama berikutnya adalah: merapikan bahasa, menguatkan fenomena Kebumen, dan membuat analisis rasio keuangan lebih tegas sebagai alat evaluasi APBD.

Hasil Revisi Tahap 2 – Tugas 1 (Pendahuluan) Tampilan ini membantu mahasiswa memahami posisi revisi saat ini: apa yang sudah kuat, apa yang masih perlu diperbaiki, berapa nilai tugas 1, serta perbandingan antara pendahuluan utuh saat ini dan versi yang disarankan untuk diperbaiki. Akses Mahasiswa Masukkan password untuk membuka hasil penilaian. Password = Judul artikel (ketik sama persis). Buka Nilai & Review Gunakan judul lengkap artikel kelompok sebagai password. Password belum sesuai. Ketik judul artikel dengan lengkap dan benar. Identitas Kelompok Kelompok Judul: Peran Belanja Subsidi Transportasi terhadap Mobilitas Penduduk pada TransJakarta 1. Indah Yuli Kustianah (63230684) 2. Shafa Kamilah Maryza (63231212) 3. Najwa Nur Kamila (63231093) 4. Helena Maniku (63230976) 5. Andini Khoirunnissa (63230223) NILAI TUGAS 1 – PENDAHULUAN 8.6 / 10 Revisi tahap 2 ini sudah sangat baik. Pendahuluan sudah lebih fokus, alurnya rapi, dan Materi 4 mulai terasa kuat. Hubungan antara belanja subsidi, kinerja layanan, dan mobilitas penduduk juga semakin jelas. Peningkatan berikutnya tinggal pada penajaman gap penelitian dan pendataan indikator outcome. Status Revisi Tahap 2 Kekuatan Utama Alur & fokus sudah kuat Prioritas Revisi Berikutnya Gap & indikator outcome 1. Fenomena harus kuat dan sesuai judul 8.8 Fenomena Jakarta, TransJakarta, dan kebutuhan subsidi transportasi sudah sangat sesuai dengan judul dan relevan. 2. Intervensi terhadap isu utama 8.7 Subsidi transportasi sebagai belanja publik dan instrumen fiskal sudah diposisikan dengan kuat. 3. Comparasi penelitian terdahulu 7.8 Sudah ada gap penelitian, tetapi comparasi studi terdahulu masih bisa dibuat lebih tegas dan eksplisit. 4. Outcome / tujuan penelitian 8.6 Tujuan penelitian jelas dan relevan. Akan lebih kuat bila indikator outcome mobilitas disebut lebih konkret. 5. Konteks research 9.0 Konteks sangat jelas: Jakarta, TransJakarta, subsidi transportasi, SAP, belanja publik, dan mobilitas penduduk. Catatan penting dosen Ini sudah salah satu revisi yang paling rapi. Materi 4 sudah mulai masuk dengan baik, terutama saat kalian menulis bahwa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan publik, dan penilaian kinerja. Yang perlu ditingkatkan sekarang adalah membuat research gap lebih eksplisit dan memperjelas apa yang dimaksud dengan mobilitas penduduk sebagai outcome. SUDAH KUAT Bagian yang sudah baik Fenomena perkotaan Jakarta dan urgensi transportasi publik sudah kuat. PP No. 71 Tahun 2010 sudah dimasukkan dengan tepat. :contentReference[oaicite:0]{index=0} Materi 4 tentang fungsi anggaran sudah terasa jelas. :contentReference[oaicite:1]{index=1} Hubungan input–output–outcome sudah rapi. Tujuan penelitian selaras dengan judul. HARUS DIPERBAIKI Bagian yang masih lemah Gap penelitian masih disebut singkat dan belum diperjelas melalui perbandingan studi terdahulu. Mobilitas penduduk masih belum dijelaskan indikatornya secara lebih konkret. Beberapa kalimat masih dapat dipadatkan agar lebih ringkas. PENGEMBANGAN Yang harus ditambahkan Tambahkan satu kalimat perbandingan penelitian terdahulu: subsidi biasanya dianalisis dari sisi biaya, belum banyak dari sisi mobilitas sebagai outcome. Perjelas outcome mobilitas, misalnya peningkatan penggunaan layanan, aksesibilitas, atau intensitas perjalanan. Jika ada data jumlah penumpang atau cakupan layanan, bisa ditambahkan untuk memperkuat fenomena. ARAH REVISI 3 Target perbaikan berikutnya Pertegas research gap dengan satu paragraf singkat. Jelaskan mobilitas penduduk sebagai outcome secara lebih operasional. Tambahkan indikator atau contoh ukuran kinerja layanan jika tersedia. Pendahuluan Utuh Saat Ini Ini adalah versi revisi tahap 2 yang sudah disusun mahasiswa. :contentReference[oaicite:2]{index=2} Sebagai salah satu kota metropolitan tersibuk di dunia, Jakarta memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa, yang memberikan tekanan besar terhadap sistem transportasi. Dominasi kendaraan pribadi memperparah kemacetan dengan tingkat kepadatan lalu lintas mencapai 30–50% pada jam sibuk, serta meningkatkan polusi udara yang berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas ekonomi. Kondisi ini menunjukkan urgensi pengembangan sistem transportasi publik yang efisien dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya, sistem transportasi publik di Jakarta mengalami transformasi menuju integrasi multimoda yang lebih efisien (Putri, 2022). Kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) melalui layanan TransJakarta sejak tahun 2004 menjadi salah satu upaya strategis dalam menyediakan transportasi massal yang terjangkau dan terintegrasi. Dengan jaringan rute yang luas dan kapasitas pelayanan yang besar, TransJakarta berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Dalam perspektif pengelolaan keuangan publik, pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan layanan transportasi melalui mekanisme belanja negara, termasuk subsidi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja merupakan seluruh pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan layanan publik. Dalam hal ini, subsidi transportasi merupakan instrumen fiskal yang perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pelayanan publik (Rahmadi, 2023). Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja subsidi diklasifikasikan sebagai belanja operasi yang harus disajikan secara andal, relevan, serta dapat dibandingkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga memungkinkan dilakukan evaluasi kinerja secara objektif terhadap penggunaan anggaran tersebut. Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai pengendalian, alat kebijakan publik, dan alat penilaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, belanja subsidi transportasi perlu diposisikan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mampu menghasilkan output dan outcome yang terukur, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas layanan, kualitas operasional, serta mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah menyediakan anggaran subsidi tidak hanya untuk menjaga stabilitas layanan, tetapi juga untuk meningkatkan performa sistem transportasi umum secara keseluruhan, termasuk dari sisi frekuensi, jangkauan, dan kualitas pelayanan. Efektivitas belanja subsidi dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan aksesibilitas serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Kebijakan subsidi transportasi, baik dalam bentuk dukungan operasional maupun skema pembiayaan lainnya, dirancang untuk memperkuat kinerja layanan transportasi publik (Prasetyo, 2024). Secara konseptual, belanja subsidi transportasi berpengaruh terhadap mobilitas penduduk melalui peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal antara belanja subsidi sebagai input fiskal dengan peningkatan output layanan, yang kemudian menghasilkan outcome berupa peningkatan mobilitas masyarakat. Dalam konteks ini, subsidi tidak hanya berperan sebagai penopang biaya layanan, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kinerja operasional dan perluasan layanan transportasi publik. Dalam pelaksanaannya, besarnya anggaran subsidi transportasi tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah apabila tidak diiringi dengan peningkatan outcome yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mampu menghubungkan antara jumlah belanja subsidi dengan capaian kinerja pelayanan publik, khususnya dalam meningkatkan mobilitas penduduk sebagai indikator utama outcome. Pendekatan ini penting agar evaluasi belanja subsidi tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian, kajian empiris yang secara langsung menganalisis hubungan antara belanja subsidi transportasi dengan mobilitas penduduk pada layanan TransJakarta masih terbatas, khususnya dalam konteks evaluasi efektivitas belanja publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran belanja subsidi transportasi dalam meningkatkan mobilitas penduduk pada layanan TransJakarta. Fokus analisis diarahkan pada hubungan antara kebijakan subsidi, peningkatan penggunaan layanan transportasi publik, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi efektivitas belanja publik di sektor transportasi serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih optimal, khususnya dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Versi yang Disarankan untuk Diperbaiki Versi ini bukan untuk disalin mentah, tetapi sebagai contoh alur yang lebih kuat: fenomena → subsidi sebagai belanja publik → Materi 4 → hubungan input-output-outcome → gap → tujuan. Jakarta sebagai kota metropolitan dengan populasi yang sangat besar menghadapi tekanan mobilitas yang tinggi. Dominasi kendaraan pribadi memperparah kemacetan dan polusi udara, sehingga pengembangan transportasi publik menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam konteks ini, TransJakarta hadir sebagai layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang berperan penting dalam menyediakan transportasi massal yang terjangkau, terintegrasi, dan mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Dari perspektif pengelolaan keuangan publik, keberlangsungan layanan transportasi publik tidak dapat dilepaskan dari dukungan belanja pemerintah, termasuk subsidi transportasi. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja pemerintah harus disajikan secara andal, relevan, dan dapat dibandingkan agar penggunaannya dapat dievaluasi secara objektif. Dengan demikian, belanja subsidi transportasi tidak hanya dipahami sebagai pengeluaran untuk menopang operasional layanan, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang perlu dinilai efektivitas dan akuntabilitasnya. Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, alat kebijakan publik, dan alat penilaian kinerja. Oleh karena itu, subsidi transportasi perlu diposisikan sebagai belanja publik yang diharapkan menghasilkan output dan outcome yang terukur. Output tersebut dapat berupa meningkatnya kapasitas layanan, kualitas operasional, dan cakupan pelayanan, sedangkan outcome yang diharapkan adalah meningkatnya mobilitas penduduk melalui penggunaan transportasi publik yang lebih tinggi. Secara konseptual, terdapat hubungan antara belanja subsidi sebagai input fiskal, peningkatan kualitas layanan sebagai output, dan mobilitas penduduk sebagai outcome. Namun, besarnya subsidi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan jika tidak diikuti dengan hasil yang jelas. Karena itu, evaluasi subsidi transportasi harus diarahkan bukan hanya pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada sejauh mana anggaran tersebut benar-benar memperkuat layanan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Penelitian terdahulu umumnya membahas subsidi transportasi dari sisi pembiayaan layanan atau efisiensi operasional, sedangkan kajian yang secara langsung menghubungkan subsidi transportasi dengan mobilitas penduduk pada layanan TransJakarta masih terbatas. Di sinilah research gap penelitian ini berada, yaitu pada upaya menilai subsidi transportasi sebagai belanja publik yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga dari sisi outcome pelayanan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran belanja subsidi transportasi pada layanan TransJakarta, (2) mengevaluasi hubungan antara subsidi transportasi, peningkatan penggunaan layanan, dan mobilitas penduduk, serta (3) menjelaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan subsidi transportasi dalam perspektif akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi efektivitas belanja publik di sektor transportasi. Versi saat ini Apa yang masih kurang • Sudah sangat rapi dan fokus. • Gap penelitian masih bisa dipertegas. • Outcome “mobilitas penduduk” belum dijelaskan indikatornya secara lebih operasional. • Masih bisa dipadatkan sedikit agar lebih tajam. Versi saran Apa yang diperkuat • PP No. 71 Tahun 2010 dan Materi 4 dibuat lebih tajam. • Hubungan input–output–outcome dibuat lebih sistematis. • Gap penelitian dinyatakan lebih eksplisit. • Tujuan penelitian dibuat lebih operasional. Masukan per komponen Fenomena: sudah sangat kuat dan sesuai judul. Tidak perlu banyak diubah. Intervensi isu utama: sudah baik, terutama karena subsidi sudah diposisikan sebagai instrumen fiskal dan belanja publik. Comparasi: tambahkan satu-dua kalimat perbandingan studi terdahulu agar gap lebih terasa. Outcome: akan lebih kuat jika “mobilitas penduduk” dijelaskan lebih spesifik, misalnya peningkatan aksesibilitas, frekuensi penggunaan, atau intensitas perjalanan. Konteks: sangat jelas dan ini merupakan kekuatan utama pendahuluan. Materi 4 yang sudah terasa baik Anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat kebijakan publik. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Belanja publik dievaluasi bukan hanya dari serapan, tetapi juga dari hasil dan manfaatnya. Kesimpulan penilaian dosen Revisi tahap 2 ini sudah sangat baik dan menunjukkan kemajuan yang jelas. Nilai tinggi karena alur argumen sudah kuat dan terstruktur. Untuk naik lagi, fokus selanjutnya adalah: mempertegas research gap dan membuat indikator outcome mobilitas lebih operasional. Gunakan tampilan ini sebagai panduan revisi. Fokus utama berikutnya adalah: memperjelas research gap dan menjelaskan mobilitas penduduk sebagai outcome secara lebih operasional.