Washington, AS. Peter Navarro, penasihat perdagangan lama Presiden AS, kembali menjadi sorotan setelah wawancara dengan jurnalis Mishal Husain di mana ia membahas kebijakan tarif, hubungan bisnis dengan Beijing, serta sebuah kasus di Mahkamah Agung yang dinilai bisa menjadi penentu legasinya dalam kebijakan perdagangan.
Navarro, seorang ekonom yang dikenal sebagai China hawk, menegaskan dukungannya terhadap tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan, termasuk yang dikenakan pada impor dari China. Ia menekankan bahwa kritik terhadap tarif tersebut sering kali tidak memahami tujuan strategis di baliknya, yakni untuk melindungi basis industri domestik dan mengatasi perdagangan yang dianggap tidak adil.
Dalam percakapan tersebut, Navarro juga menyinggung hubungan ekonomi AS–China, termasuk tantangan dan negosiasi yang terus berlangsung di tingkat diplomatik dan perdagangan. Ia menolak narasi bahwa ada pelonggaran terhadap posisi keras terhadap Beijing, sekaligus mengatakan bahwa diplomasi tetap menjadi bagian dari strategi yang lebih luas.
Namun sorotan utama dari wawancara itu adalah pembicaraan mengenai sebuah kasus yang tengah ditangani Mahkamah Agung AS. Kasus ini mempertanyakan legalitas penggunaan kekuasaan darurat oleh Presiden untuk menerapkan tarif sebuah dasar hukum yang telah digunakan pemerintahan dalam pembebanan tarif impor. Hasil keputusan Mahkamah Agung, kata Navarro, dapat memberikan dampak besar bukan hanya pada kebijakan tarif saat ini, tetapi juga pada otoritas eksekutif dalam kebijakan perdagangan di masa depan.
Para pengamat mencatat bahwa jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa penggunaan kewenangan darurat itu tidak sah, pemerintah AS bisa menghadapi kewajiban pengembalian dana besar kepada perusahaan yang telah membayar tarif, serta tekanan politik dan ekonomi yang signifikan