Pernyataan Michael Cohen bahwa ia ditekan untuk “berbalik melawan” Donald Trump menambah satu lapis penting dalam memahami relasi kuasa antara pemimpin politik dan lingkar dalamnya. Reaksi Trump yang menepis tuduhan tersebut tidak hanya relevan sebagai drama hukum, tetapi sebagai pelajaran tata kelola, akuntabilitas, dan etika kekuasaan di negara demokrasi.
Cohen, mantan pengacara pribadi Trump, telah menjadi saksi kunci dalam sejumlah perkara yang melibatkan mantan presiden, termasuk kasus-kasus yang ditangani jaksa Alvin Bragg dan Jaksa Agung New York Letitia James. Ketika seorang aktor sentral menyebut adanya tekanan politik terhadap loyalitas personal, isu yang mengemuka bukan semata benar–salah pernyataan, melainkan bagaimana kekuasaan dikelola di bawah bayang-bayang kepentingan pribadi.
Loyalitas vs. Akuntabilitas
Dalam sistem demokrasi, loyalitas personal tidak boleh menggantikan akuntabilitas hukum. Klaim tekanan terhadap saksi jika dibiarkan tanpa mekanisme klarifikasi dan pengawasan—berisiko menciptakan preseden berbahaya: kesetiaan personal menjadi tameng dari pertanggungjawaban publik. Pada titik ini, peran lembaga penegak hukum dan independensi proses peradilan menjadi krusial untuk menjaga garis batas antara kekuasaan dan hukum.
Risiko Sistemik bagi Demokrasi
Kasus Trump–Cohen menyoroti risiko sistemik ketika figur politik dengan basis kekuasaan besar berada dalam pusaran proses hukum. Polarisasi publik mudah meningkat, sementara kepercayaan terhadap institusi dapat tergerus jika narasi tekanan, intimidasi, atau politisasi hukum dibiarkan berlarut. Bagi demokrasi modern, tantangannya bukan hanya memutus perkara, tetapi menjaga integritas proses agar tidak ditarik ke arena loyalitas personal.
Pelajaran Kebijakan ke Depan
Ke depan, negara demokrasi perlu memperkuat:
- Perlindungan saksi yang independen dari tekanan politik.
- Transparansi proses hukum untuk menekan spekulasi politisasi.
- Etika kepemimpinan yang menegaskan pemisahan kepentingan pribadi dan jabatan publik.
Kasus ini mengingatkan bahwa kekuatan institusi bukan figur adalah penopang utama demokrasi. Ketika institusi bekerja dengan standar yang jelas dan konsisten, tudingan tekanan atau loyalitas paksa akan diuji oleh prosedur, bukan oleh narasi kekuasaan.