Pengambilan kebijakan publik modern sangat bergantung pada angka. Produk domestik bruto (PDB), inflasi, dan tingkat ketenagakerjaan menjadi rujukan utama bagi pemerintah dan bank sentral dalam menentukan arah kebijakan. Namun, ketergantungan berlebihan pada indikator-indikator tersebut menyisakan pertanyaan mendasar: apakah angka-angka itu benar-benar mewakili realitas ekonomi yang dialami masyarakat?
Statistik ekonomi pada dasarnya adalah konstruksi. Ia dibentuk melalui metodologi, asumsi, dan keterbatasan data. PDB, misalnya, merekam nilai tambah aktivitas ekonomi, tetapi tidak selalu mencerminkan distribusi kesejahteraan, kualitas pekerjaan, atau kerentanan rumah tangga. Inflasi mengukur perubahan harga agregat, namun sering gagal menangkap tekanan biaya hidup yang dialami kelompok berpendapatan rendah. Demikian pula tingkat ketenagakerjaan, yang dapat terlihat stabil di atas kertas, meski kualitas kerja dan keamanan pendapatan terus menurun.
Masalahnya bukan pada penggunaan data, melainkan pada cara membaca dan menafsirkannya. Ketika angka diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat diagnosis, kebijakan berisiko menjadi teknokratis dan terputus dari pengalaman sosial. Dalam situasi krisis atau perubahan struktural digitalisasi, informalitas, hingga disrupsi global indikator konvensional semakin sering tertinggal dari realitas.
Di sinilah pentingnya sikap kritis terhadap statistik. Kebijakan publik yang bertanggung jawab menuntut pembacaan data yang kontekstual: menggabungkan indikator kuantitatif dengan informasi kualitatif, memperhatikan siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung risiko, serta mengakui keterbatasan ukuran agregat. Tanpa itu, angka dapat berubah dari alat bantu kebijakan menjadi tirai yang menutup persoalan substantif.
Pada akhirnya, ekonomi tidak hanya soal apa yang bisa dihitung, tetapi juga tentang apa yang dipilih untuk dihitung. Ketika kebijakan disandarkan pada statistik, transparansi metodologi dan kerendahan hati dalam menafsirkan data menjadi prasyarat. Jika tidak, angka-angka yang dimaksudkan untuk menuntun kebijakan justru berpotensi menyesatkannya.