Jakarta, Januari 2026. Transisi energi global yang selama ini ditekankan pada perubahan iklim kini menghadapi tekanan tiga arah: keamanan pasokan, keterjangkauan biaya, dan permintaan listrik yang terus meningkat. Ketiga aspek ini menempatkan infrastruktur jaringan listrik sebagai titik simpul yang sangat menentukan masa depan sistem energi bersih dunia.
Menurut analisis yang dipublikasikan pada forum tahunan World Economic Forum, fokus transisi energi kini tidak lagi semata soal pengurangan emisi, tetapi juga mengatasi risiko keamanan energi dan memastikan energi terjangkau bagi masyarakat dan industri. Hal ini berarti investasi besar pada grid listrik dan infrastruktur transmisi menjadi krusial untuk memastikan listrik bersih dapat diproduksi dan tersalurkan secara andal ke pasar.
Bottleneck Infrastruktur: Risiko Bagi Transisi Energi
Walaupun kapasitas energi terbarukan terus tumbuh dengan solar dan angin menyumbang lebih dari 90% dari penambahan kapasitas listrik baru sistem jaringan yang ada masih dirancang untuk era energi lama dan terbukti kurang memadai untuk menangani lonjakan permintaan serta integrasi sumber terbarukan.
Menurut perkiraan lembaga riset energi internasional, untuk mencapai target iklim dan kebutuhan listrik masa depan, investasi jaringan listrik global perlu meningkat drastis mencapai lebih dari USD 600 miliar per tahun pada 2030. Namun realisasi investasi saat ini masih jauh di bawah angka tersebut, sehingga proyek tenaga surya dan angin berpotensi tertunda karena tidak bisa tersambung ke grid tepat waktu.
Asia-Pacifik, sebagai kawasan dengan pertumbuhan permintaan listrik terbesar, sudah menjadi pusat perhatian. Kawasan ini menyumbang sekitar 60% populasi dunia dan emisi karbon global, sehingga perluasan grid di sana memiliki implikasi besar bagi stabilitas energi dan pencapaian target iklim global.
Negara Besar Turut Mengerek Taruhannya
Investasi grid bukan sekadar wacana. Di Tiongkok, misalnya, perusahaan State Grid merencanakan peningkatan investasi infrastruktur hingga sekitar USD 574 miliar untuk periode 2026–2030, menandai lonjakan tajam dari periode sebelumnya. Langkah ini ditujukan bukan hanya untuk memperluas koneksi listrik antarwilayah, tetapi juga mendorong integrasi energi terbarukan yang semakin besar.
Dampak Ekonomi dan Kebijakan Publik
Kesenjangan antara kapasitas pembangkitan energi bersih dengan jaringan yang menyertainya bukan hanya masalah teknis ini adalah isu kebijakan publik besar dengan implikasi nyata:
- Keamanan energi rentan saat jaringan tidak dapat mengalirkan listrik dari wilayah surplus ke pusat konsumsi.
- Keterjangkauan listrik dapat terkikis jika proyek terbarukan terhambat koneksi grid, membuat negara tetap bergantung pada bahan bakar fosil impor dengan harga volatil.
- Industri baru yang mengandalkan listrik murah dan bersih berpotensi kehilangan daya saing jika infrastruktur tidak siap menghadapi permintaan mendadak.
Investasi yang tertunda juga dapat memicu keterlambatan target dekarbonisasi, berpotensi membuat negara tidak mencapai komitmen iklim yang telah disepakati.
Apa Selanjutnya?
Pakar energi menilai bahwa peningkatan perencanaan jangka panjang, simplifikasi izin, dan pembiayaan inovatif menjadi kunci mempercepat pembangunan jaringan listrik yang dibutuhkan era baru energi ini. Masih diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan internasional untuk memastikan bahwa energi bersih tidak hanya diproduksi tetapi juga tersalur secara andal dan terjangkau.