Antusiasme terhadap physical AI. akni integrasi kecerdasan buatan dengan sistem fisik seperti robot, sensor, dan mesin otonom menandai babak baru dalam transformasi manufaktur global. Pabrik masa depan digambarkan sebagai ruang produksi yang adaptif, cerdas, dan mampu mengambil keputusan secara real time. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat satu pertanyaan kebijakan yang krusial: apakah negara siap mengelola dampak struktural dari lompatan teknologi ini?
Selama ini, adopsi teknologi manufaktur sering diperlakukan sebagai urusan korporasi semata. Negara hadir sebagai fasilitator insentif atau penyedia infrastruktur dasar. Pendekatan ini mungkin memadai pada era otomatisasi konvensional. Tetapi physical AI berbeda. Ia bukan sekadar meningkatkan efisiensi, melainkan mengubah relasi antara tenaga kerja, modal, dan negara.
Jika physical AI diterapkan secara luas tanpa kerangka kebijakan yang matang, risiko yang muncul bukan hanya penggantian tenaga kerja, tetapi pergeseran kekuasaan ekonomi. Kontrol atas produksi akan semakin terkonsentrasi pada entitas yang menguasai algoritma, data, dan sistem otonom. Dalam konteks ini, negara berisiko menjadi penonton dari restrukturisasi industri yang berdampak langsung pada lapangan kerja, basis pajak, dan kedaulatan industri nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, narasi bahwa physical AI akan menciptakan pekerjaan baru sering terdengar meyakinkan, tetapi terlalu normatif. Tanpa kebijakan transisi yang jelas reskilling, perlindungan sosial, dan penataan ulang pendidikan vokasi manfaat teknologi ini akan terdistribusi secara timpang. Pekerja berkeahlian rendah berpotensi terdorong keluar dari sistem produksi lebih cepat dibanding kemampuan negara menyerap mereka ke sektor baru.
Lebih jauh, ketergantungan pada sistem physical AI impor juga membawa risiko strategis. Ketika pabrik nasional bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak asing, maka gangguan rantai pasok teknologi atau pembatasan akses data dapat berubah menjadi kerentanan industri nasional. Di sinilah peran negara menjadi krusial: bukan untuk menghambat inovasi, tetapi untuk memastikan bahwa adopsi teknologi tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang.
Kebijakan industrial masa depan tidak cukup hanya berbicara tentang investasi dan daya saing. Negara perlu membangun kerangka tata kelola physical AI yang mencakup standar keselamatan, akuntabilitas algoritmik, perlindungan tenaga kerja, serta penguatan kapasitas teknologi domestik. Tanpa itu, pabrik masa depan mungkin akan berdiri megah, tetapi dengan fondasi sosial dan ekonomi yang rapuh.
Physical AI menjanjikan efisiensi dan ketangguhan manufaktur. Namun, tanpa kehadiran negara yang proaktif dan visioner, teknologi ini berpotensi memperdalam ketimpangan dan melemahkan kedaulatan ekonomi. Pertanyaannya bukan lagi apakah physical AI akan datang, melainkan apakah kebijakan publik siap menyambutnya dengan arah yang jelas.