Perlambatan pertumbuhan Eropa selama dua dekade terakhir yang ditandai oleh stagnasi produktivitas tenaga kerja dan pendapatan per kapita menjadi peringatan penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Analisis terbaru dari International Monetary Fund menegaskan bahwa ketersediaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Faktor penentunya adalah kebijakan yang mampu menerjemahkan teknologi menjadi produktivitas nyata.
Bagi Indonesia, pelajaran ini relevan karena ekonomi domestik juga menghadapi tantangan struktural serupa: pertumbuhan yang relatif stabil, tetapi kenaikan produktivitas yang terbatas. Dalam konteks ini, AI berpotensi menjadi pengungkit baru namun sekaligus membawa risiko jika tidak dikelola dengan tepat.
Produktivitas Indonesia dan Tantangan Struktural
Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas relatif rendah dan adopsi teknologi yang tidak merata. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum terintegrasi secara digital, sementara investasi teknologi canggih terkonsentrasi di segmen tertentu. Tanpa intervensi kebijakan, AI berpotensi memperlebar kesenjangan produktivitas antar-sektor dan antar-pelaku usaha.
Pengalaman Eropa menunjukkan bahwa stagnasi produktivitas dapat terjadi bahkan di ekonomi maju ketika transformasi teknologi tidak diimbangi reformasi pasar tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan insentif investasi. Indonesia berisiko menghadapi pola serupa jika AI hanya menjadi proyek teknologi, bukan strategi ekonomi.
Peran Kebijakan Publik: Dari Adopsi ke Distribusi Manfaat
IMF menekankan bahwa keberhasilan AI sebagai mesin pertumbuhan bergantung pada kesiapan tenaga kerja dan institusi. Dalam konteks Indonesia, ini berarti kebijakan harus melampaui retorika “transformasi digital” dan masuk ke wilayah yang lebih konkret: pendidikan dan pelatihan keterampilan, dukungan adopsi teknologi bagi UMKM, serta regulasi yang mendorong inovasi tanpa menciptakan hambatan birokratis.
Selain itu, distribusi manfaat menjadi isu krusial. Tanpa kebijakan yang inklusif, AI berpotensi memperkuat konsentrasi keuntungan pada perusahaan besar dan sektor tertentu, sementara tenaga kerja berisiko mengalami displacement. Tantangan ini menempatkan negara pada posisi strategis sebagai penyeimbang antara efisiensi ekonomi dan stabilitas sosial.
Implikasi bagi Strategi Pembangunan Indonesia
Berbeda dengan Eropa yang menghadapi populasi menua, Indonesia masih memiliki bonus demografi. Namun, bonus ini hanya akan menghasilkan dividen ekonomi jika tenaga kerja mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dalam perspektif kebijakan jangka panjang, AI seharusnya diposisikan sebagai alat peningkatan produktivitas nasional, bukan sekadar simbol modernisasi.
Pelajaran utama dari Eropa adalah bahwa keterlambatan kebijakan dapat membuat peluang teknologi berlalu tanpa dampak signifikan terhadap pertumbuhan. Bagi Indonesia, pilihan kebijakan saat ini terkait pendidikan, pasar tenaga kerja, dan iklim investasi akan menentukan apakah AI menjadi dividen pertumbuhan atau justru sumber ketimpangan baru.
Menutup Celah antara Potensi dan Realisasi
AI membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melompat dari jebakan produktivitas menengah. Namun, seperti yang ditunjukkan pengalaman Eropa, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Tanpa itu, kemajuan teknologi berisiko menjadi statistik inovasi tanpa perubahan berarti pada kesejahteraan ekonomi.