Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita selama libur sekolah patut diapresiasi. Kebijakan ini menunjukkan pemahaman bahwa persoalan gizi terutama pada fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan tidak tunduk pada kalender akademik. Anak tetap tumbuh, ibu tetap hamil dan menyusui, dan risiko gizi tetap berjalan meskipun sekolah libur.
Namun, di balik ketepatan arah kebijakan tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara siap mengelola MBG sebagai kebijakan gizi berkelanjutan, bukan sekadar program berbasis sekolah?
Selama ini, MBG kerap dipersepsikan sebagai program pendidikan melekat pada siswa dan aktivitas sekolah. Ketika libur sekolah tiba, pendekatan ini diuji. Dengan mengalihkan fokus kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, BGN secara implisit menggeser logika MBG dari school-based program menjadi life-cycle nutrition policy. Ini langkah maju secara konseptual, tetapi sekaligus memperbesar tantangan implementasi.
Masalah pertama adalah ketimpangan kapasitas pelaksanaan di lapangan. Distribusi gizi kepada kelompok 3B menuntut koordinasi lintas sektor kesehatan, sosial, dan pemerintah daerah yang jauh lebih kompleks dibandingkan distribusi di sekolah. Tanpa sistem pendataan yang akurat dan mekanisme penjangkauan yang konsisten, prioritas kebijakan berisiko hanya kuat di pusat, tetapi lemah di tingkat pelaksanaan.
Kedua, terdapat risiko ilusi keberhasilan kebijakan. Prioritas pada kelompok rentan akan terlihat progresif di atas kertas, namun tanpa indikator kualitas kandungan gizi, kesinambungan distribusi, dan dampak kesehatan program dapat terjebak pada logika serapan anggaran, bukan hasil kebijakan. Dalam konteks ini, MBG bukan hanya soal “tersalurkan”, tetapi soal apakah benar-benar memperbaiki status gizi.
Ketiga, keputusan ini membuka diskusi yang lebih luas tentang posisi BGN dalam arsitektur kebijakan sosial nasional. Jika MBG memang diarahkan menjadi kebijakan gizi jangka panjang, maka BGN tidak cukup berperan sebagai operator program. Ia harus menjadi penjaga standar, pengendali mutu, dan pengarah kebijakan berbasis bukti. Tanpa itu, MBG berisiko menjadi kebijakan populis yang kuat secara simbolik, tetapi rapuh secara struktural.
Dalam perspektif kebijakan publik, keberanian BGN memprioritaskan kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita selama libur sekolah adalah sinyal yang benar. Namun sinyal saja tidak cukup. Yang akan dinilai sejarah bukan niat kebijakannya, melainkan konsistensi dan dampaknya.
Jika negara gagal memastikan kesinambungan, kualitas, dan akuntabilitas MBG, maka kebijakan ini akan dikenang bukan sebagai fondasi perbaikan gizi nasional, melainkan sebagai contoh lain dari program besar yang kehilangan daya ubah di tingkat implementasi.