Narasi global tentang transisi energi pada 2025 tampak meyakinkan: energi terbarukan melampaui batu bara, investasi energi bersih menembus triliunan dolar, dan pusat gravitasi teknologi bergerak cepat. Laporan-laporan internasional—termasuk ringkasan tahunan dari World Economic Forum—memberi kesan bahwa arah dunia sudah “benar”. Pertanyaannya bagi Indonesia bukan apakah transisi itu perlu, melainkan siapa yang memegang kendali atas transisi tersebut.

Indonesia berisiko mengulang kesalahan lama: mengejar target kapasitas tanpa membangun kedaulatan kebijakan dan industri. Jika transisi dipahami semata sebagai penambahan megawatt hijau, kita akan memanen dua masalah sekaligus—beban fiskal yang tak kunjung reda dan ketergantungan teknologi baru yang sama rapuhnya dengan ketergantungan fosil kemarin.

Hijau Tanpa Bankability Adalah Ilusi

Di atas kertas, biaya teknologi terbarukan menurun. Di lapangan, proyek macet di satu simpul klasik: kepastian kontrak dan kelayakan proyek. Tanpa PPA yang konsisten, risiko off-taker yang jelas, dan lelang yang disiplin, transisi akan berhenti pada seremoni. Negara tidak boleh menjual mimpi hijau jika instrumen kebijakan belum siap mengeksekusinya.

Subsidi Hari Ini, Risiko Besok

Subsidi energi sering diperlakukan sebagai penyangga sosial. Namun, mempertahankan bauran fosil terlalu lama justru memperbesar kewajiban fiskal terselubung—kompensasi, subsidi, dan risiko aset mangkrak. Transisi yang tertata bukan anti-subsidi; ia memindahkan beban dari subsidi rutin ke investasi sistem (jaringan, penyimpanan) yang menurunkan risiko jangka panjang.

Hilirisasi Bukan Satu Kartu

Taruhan besar pada nikel dan baterai adalah langkah berani—namun berbahaya jika menjadi satu-satunya strategi. Teknologi bergerak cepat (LFP, sodium-ion), dan pasar tidak menunggu. Tanpa portofolio industri yang adaptif—material, manufaktur komponen, recycling, dan grid storage—Indonesia berisiko menjadi pasar besar dengan nilai tambah kecil.

Kedaulatan sebagai Ukur Keberhasilan

Transisi energi yang sukses bagi Indonesia harus memenuhi tiga syarat: andal (listrik tetap menyala), adil (beban fiskal terkendali), dan berdaulat (nilai tambah domestik tumbuh). Ini menuntut keberanian politik untuk merapikan RUPTL, mengunci bankability, dan menautkan pembiayaan transisi dengan strategi industri—bukan sekadar target kapasitas.

Jika tidak, transisi energi akan menjadi kisah hijau yang indah di laporan global, tetapi abu-abu dalam neraca fiskal dan kosong dalam neraca industri nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *