Tahun 2025 menandai titik balik penting dalam transisi energi global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, listrik dari energi terbarukan melampaui batu bara sebagai sumber utama pembangkitan listrik. Secara simultan, investasi energi bersih global menembus lebih dari USD 2 triliun, dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. Di balik lonjakan ini, China tampil sebagai aktor dominan, menyumbang hampir 40% dari total investasi global di pembangkit listrik bersih.
Capaian-capaian tersebut, sebagaimana dirangkum oleh World Economic Forum, sering dibingkai sebagai bukti bahwa dunia berada di jalur yang “benar” menuju dekarbonisasi. Namun, pembacaan kebijakan yang lebih kritis menunjukkan bahwa transisi energi bukan hanya persoalan teknologi dan lingkungan, melainkan juga redistribusi kekuasaan ekonomi dan geopolitik.
Dari Transisi Teknologi ke Transisi Kekuasaan
Dominasi energi terbarukan atas batu bara bukan sekadar perubahan bauran energi. Ia mencerminkan pergeseran struktur industri, rantai pasok, dan pusat pengambilan keputusan. Negara dan korporasi yang menguasai teknologi panel surya, turbin angin, baterai, dan jaringan listrik pintar kini berada pada posisi strategis yang sebelumnya ditempati oleh produsen batu bara, minyak, dan gas.
Dalam konteks ini, posisi China menjadi krusial. Skala investasi dan kapasitas manufakturnya tidak hanya mempercepat adopsi energi bersih secara global, tetapi juga menciptakan ketergantungan baru pada rantai pasok teknologi energi. Transisi energi, dengan demikian, berpotensi menggantikan ketergantungan fosil dengan ketergantungan teknologi dan material strategis.
Investasi Besar, Ketimpangan Baru
Lonjakan investasi energi bersih global sering dibaca sebagai sinyal optimisme pasar. Namun, distribusinya menunjukkan pola yang timpang. Sebagian besar investasi terkonsentrasi di negara-negara dengan kapasitas fiskal, industri, dan institusional yang kuat. Sementara itu, banyak negara berkembang masih menghadapi keterbatasan pembiayaan, infrastruktur, dan kepastian regulasi.
Jika pola ini berlanjut, transisi energi berisiko menciptakan ketimpangan baru: negara maju dan emerging economies menikmati manfaat ekonomi dan teknologi, sementara negara lain tertinggal sebagai konsumen teknologi impor tanpa basis industri domestik yang kuat.
Tantangan Tata Kelola Sistem Energi
Keberhasilan meningkatkan kapasitas energi terbarukan tidak otomatis menjamin stabilitas sistem energi. Integrasi energi terbarukan dalam skala besar menuntut investasi lanjutan pada jaringan listrik, sistem penyimpanan, serta mekanisme kebijakan untuk menjaga keandalan pasokan. Tanpa tata kelola yang memadai, transisi energi justru dapat memunculkan risiko baru berupa volatilitas pasokan dan tekanan fiskal akibat subsidi atau insentif yang tidak terkelola.
Di sinilah peran kebijakan publik menjadi penentu. Transisi energi yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar target kapasitas; ia memerlukan koordinasi lintas sektor, kejelasan regulasi, dan strategi industri jangka panjang.
Implikasi ke Depan
Tahun 2025 menunjukkan bahwa transisi energi telah bergerak dari wacana normatif ke realitas ekonomi. Namun, arah akhirnya belum final. Pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah dunia akan beralih ke energi bersih, melainkan siapa yang mengendalikan transisi tersebut, dan siapa yang menanggung biaya serta risikonya.
Bagi pembuat kebijakan, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa transisi energi tidak hanya cepat, tetapi juga adil, stabil, dan berkelanjutan—baik secara ekonomi, sosial, maupun geopolitik. Tanpa itu, transisi energi berpotensi menjadi arena baru kompetisi kekuasaan global, alih-alih solusi kolektif atas krisis iklim.