Narasi bahwa pertanian hanya “urusan pangan” semakin tidak memadai untuk membaca struktur ekonomi Indonesia. Data PDB Triwulan III-2025 menunjukkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi salah satu pilar pembentuk ekonomi nasional, dengan kontribusi 14,35% terhadap PDB. Pada periode yang sama, total PDB Indonesia atas dasar harga berlaku tercatat Rp6.060,0 triliun. Badan Pusat Statistik Indonesia
Dalam berbagai rujukan publik yang mengaitkan angka tersebut dengan diseminasi data BPS, nilai PDB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan disebut mencapai Rp869,4 triliun pada triwulan III-2025—angka yang menempatkannya sebagai kontributor besar dalam struktur produksi nasional. KOMPAS.com+1
Mengapa ini penting secara kebijakan?
Pertama, kontribusi besar pertanian bukan hanya soal besaran output, melainkan fungsi stabilisasi. Ketika ekonomi global volatil, sektor dengan basis domestik dan keterkaitan luas (pangan–logistik–industri pengolahan) sering menjadi penahan guncangan (shock absorber). Artinya, naiknya performa pertanian memberi sinyal bahwa “mesin ekonomi” tidak sepenuhnya bergantung pada sektor yang sensitif terhadap gejolak eksternal.
Kedua, klaim bahwa capaian ini terkait modernisasi, perbaikan irigasi, dan perluasan lahan tanam mengarah pada satu pembacaan: pertanian mulai bergerak dari pola “subsistensi” menuju produktivitias berbasis infrastruktur. Secara ekonomi, ini penting karena produktivitas bukan hanya menaikkan output, tetapi menekan biaya per unit, memperbaiki efisiensi distribusi, dan memperkuat daya saing.
Ketiga, ketika ekspor pertanian meningkat dan dorongan “hilirisasi komoditas unggulan” disebut sebagai faktor, maka pertanian sedang didorong masuk ke arena yang lebih strategis: nilai tambah. Ini bukan lagi sekadar volume panen, tetapi bagaimana komoditas diproses, distandardisasi, dan diposisikan dalam rantai nilai (value chain). Jika konsisten, efeknya bisa terasa pada neraca perdagangan, pendapatan petani, dan penguatan basis industri pangan/agroindustri.
Tetapi ada “jebakan kebijakan” yang harus dibaca
Kinerja yang “fantastis” sering membuat pemerintah terjebak pada victory narrative tanpa memperkuat fondasi. Dalam sektor pertanian, masalah tidak hanya di produksi. Risiko terbesar biasanya muncul di hilir: harga jatuh saat panen raya, rantai distribusi tidak efisien, ketergantungan input impor, hingga lemahnya kelembagaan petani. Dengan kata lain, output besar tidak otomatis berarti kesejahteraan petani meningkat.
Selain itu, kebijakan modernisasi alsintan dan irigasi berpotensi menghasilkan bias: manfaat lebih besar bisa dinikmati wilayah dan pelaku yang sudah relatif siap (lahan luas, akses modal, akses pasar). Bila kebijakan tidak dirancang inklusif, “pertanian kuat” bisa beriringan dengan “petani tetap rentan”.
Policy Risk Note (Warna Media)
- Risk 1 — Ilusi Output: PDB sektor naik, tetapi kesejahteraan petani tidak otomatis naik bila struktur pasar, rantai pasok, dan pembentukan harga tidak dibenahi.
- Risk 2 — Ketimpangan Modernisasi: Alsintan & irigasi bisa memperlebar jarak antara petani kecil vs pelaku besar bila akses pembiayaan dan layanan teknis tidak merata.
- Risk 3 — Hilirisasi sebagai slogan: Tanpa kepastian pasar, standardisasi mutu, dan logistik dingin, hilirisasi mudah berhenti di level wacana.
- Risk 4 — Ketahanan Pangan yang Rapuh: Produksi meningkat, tetapi bila ketergantungan input (pupuk, energi, pakan) tinggi, ketahanan menjadi rentan pada shock harga global.