Jakarta — Pemerintah memperbarui metode perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mengadopsi pendekatan berbasis standar International Labour Organization (ILO). Metode baru ini menitikberatkan pada kebutuhan rumah tangga secara lebih komprehensif dan terstruktur, sebagai dasar penetapan kebijakan pengupahan dan perlindungan pekerja.
Dalam metode terbaru, KHL tidak lagi dihitung secara parsial berdasarkan daftar barang konsumsi tertentu, melainkan melalui pengelompokan komponen utama kebutuhan rumah tangga. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencerminkan kondisi riil biaya hidup pekerja secara lebih akurat, sekaligus menyelaraskan standar nasional dengan praktik internasional.
Komponen Utama Perhitungan KHL
Berdasarkan rangkuman yang dipublikasikan, perhitungan KHL berbasis standar ILO mencakup beberapa kelompok kebutuhan utama, antara lain:
- Pangan, sebagai kebutuhan dasar pemenuhan gizi rumah tangga;
- Perumahan dan utilitas, termasuk biaya tempat tinggal, listrik, air, dan kebutuhan dasar hunian;
- Sandang, untuk kebutuhan pakaian yang layak;
- Pendidikan, yang mencakup biaya pembelajaran dan penunjang pendidikan;
- Kesehatan, termasuk layanan dasar dan pencegahan;
- Transportasi, untuk mobilitas pekerja;
- Kebutuhan sosial dan lainnya, yang mendukung partisipasi sosial dan kualitas hidup.
Pendekatan ini menempatkan rumah tangga sebagai unit analisis utama, bukan hanya individu pekerja, sehingga hasil perhitungan diharapkan lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak dalam konteks sosial-ekonomi aktual.
Cara Menghitung KHL
Secara umum, perhitungan KHL dilakukan dengan:
- Mengidentifikasi kebutuhan minimum rumah tangga berdasarkan standar ILO;
- Menghitung biaya masing-masing komponen sesuai harga berlaku di daerah;
- Menjumlahkan seluruh komponen untuk memperoleh nilai KHL regional.
Dengan metode ini, nilai KHL dapat berbeda antar daerah, mengikuti variasi harga dan kondisi lokal. Karena itu, pekerja dan masyarakat didorong untuk menghitung dan membandingkan KHL di wilayah masing-masing sebagai bahan pemahaman terhadap kebijakan pengupahan daerah.
Implikasi Kebijakan
Pembaruan metode KHL ini berpotensi memengaruhi perumusan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam penetapan upah minimum. Dengan standar yang lebih terukur dan berbasis internasional, pemerintah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyeimbangkan perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.