Mengapa Kebijakan Moneter Harus Adaptif: Dari Impossible Trinity ke New Monetary Trinity ✍️ Oleh: Dudi D. Akbar

Student Program Doktoral Ilmu Ekonomi, IPB University
Fokus penelitian: Kebijakan Moneter Adaptif dan Kerangka New Monetary Trinity di Indonesia

Suku bunga menjadi “alat ajaib” kebijakan moneter. Bank sentral, termasuk Bank Indonesia, memainkannya seperti pedal gas dan rem dalam kendaraan ekonomi nasional. Turunkan suku bunga — kredit mengalir, investasi tumbuh, konsumsi naik. Naikkan suku bunga — inflasi turun, nilai tukar stabil, dan harga terkendali.

Namun, semua teori klasik itu diuji habis-habisan ketika pandemi COVID-19 melanda. Di tengah guncangan besar tahun 2020, Bank Indonesia menurunkan BI7DRR dari 6% (2018) menjadi hanya 4% — level terendah dalam satu dekade. Namun pertumbuhan ekonomi tetap negatif (−2,07%), konsumsi belum pulih, dan rupiah sempat melemah hingga Rp16.500 per USD.

Kebijakan moneter konvensional seolah kehilangan daya pukul. Kredit tak bertumbuh, sektor riil stagnan, dan pasar keuangan bergejolak. Saat itulah dunia menyadari: bunga bukan lagi satu-satunya instrumen penyelamat.

Di titik inilah dimulai era baru — kebijakan moneter nonkonvensional, dengan satu bintang utama: Quantitative Easing (QE).

Lahirnya Quantitative Easing di Indonesia Ketika ekonomi dunia membeku, Bank Indonesia mengambil langkah berani: bukan hanya menurunkan bunga, tapi menambah jumlah uang beredar secara langsung — melalui pembelian surat utang pemerintah (SUN).

Kebijakan ini disebut Quantitative Easing (QE) atau pelonggaran kuantitatif. Jika kebijakan bunga mengatur harga uang, maka QE mengatur jumlah uang dalam sistem keuangan.

Dengan membeli SUN di pasar sekunder, Bank Indonesia menambah likuiditas perbankan, menurunkan yield obligasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun di Indonesia, QE bukan sekadar kebijakan teknis — melainkan bagian dari koordinasi fiskal-moneter yang sangat strategis.

Melalui skema burden sharing, BI dan Kementerian Keuangan bekerja bahu-membahu menstabilkan APBN, mencegah krisis kepercayaan, dan menopang sektor riil. Kebijakan ini menjadi tonggak sejarah baru: kebijakan moneter yang adaptif, kolaboratif, dan terukur.

Dari SUN ke Stabilitas Sistem Dalam penelitian saya yang terbit di ABAC Journal (Q1, 2025), berdasarkan data triwulanan 2007–2023, ditemukan bahwa kebijakan QE di Indonesia bekerja melalui tiga kanal utama:

1️⃣ Kanal SUN (Surat Utang Negara) – jalur langsung ke likuiditas. 2️⃣ Kanal REER (Real Effective Exchange Rate) – stabilitas eksternal. 3️⃣ Kanal IHSG (Pasar Modal) – persepsi keuangan domestik.

Kanal SUN: Jalur Moneter ke Likuiditas Pembelian SUN oleh BI menurunkan imbal hasil (yield). Investor kemudian mengalihkan dana ke sektor lain, menciptakan aliran likuiditas baru ke perbankan dan saham. Biaya pinjaman menurun, permintaan kredit naik, dan kegiatan ekonomi perlahan hidup kembali.

Kanal REER: Menjaga Kestabilan Nilai Tukar QE menahan gejolak nilai tukar dengan menjaga arus modal tetap positif. Ketika Maret 2020 terjadi “flight to safety” ke dolar AS, BI menstabilkan kurs melalui intervensi terukur berbasis pembelian SUN. Hasilnya, rupiah berbalik menguat pada semester berikutnya — menandakan kepercayaan pasar pulih.

Kanal IHSG: Respons Pasar terhadap Likuiditas Likuiditas yang meningkat memicu sentimen positif di pasar modal. IHSG melonjak , mencerminkan keyakinan investor terhadap kebijakan moneter yang proaktif.

Kombinasi ketiga kanal ini membentuk rantai stabilitas makroekonomi baru, memperlihatkan bahwa QE tidak hanya soal menambah uang, tetapi menjaga kepercayaan publik dan pasar.

Sinergi BI dan Kemenkeu: Dari Koordinasi ke Kepercayaan Kebijakan QE di Indonesia tak bisa dilepaskan dari sinergi kuat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Melalui burden sharing agreement selama pandemi, BI menanggung sebagian bunga surat utang pemerintah — langkah yang dulu dianggap tabu dalam ortodoksi ekonomi.

Namun hasilnya jelas: defisit fiskal terkendali, inflasi tidak melonjak, dan likuiditas perbankan tetap sehat. Keberhasilan ini tidak mungkin terjadi tanpa koordinasi kebijakan lintas otoritas.

Tetapi di balik sinergi ini, ada dilema besar: seberapa jauh koordinasi boleh melangkah tanpa mengorbankan independensi moneter?

Di sinilah titik balik teori klasik terjadi — dari Impossible Trinity menuju paradigma baru yang disebut New Monetary Trinity.

Dari Impossible Trinity ke New Monetary Trinity Konsep klasik Impossible Trinity (Trilemma) menyatakan bahwa negara tak bisa memiliki tiga hal sekaligus:

1️⃣ Kurs tetap, 2️⃣ Arus modal bebas, dan 3️⃣ Kebijakan moneter independen.

Hanya dua dari tiga yang dapat dijaga bersamaan. Namun dalam praktik modern, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, trilemma ini terlalu sempit.

Krisis global, digitalisasi keuangan, dan koordinasi fiskal-moneter membuat dunia berubah. Negara tidak lagi hanya menavigasi kurs dan bunga, tetapi juga keberlanjutan fiskal dan stabilitas sistem keuangan.

Maka lahirlah New Monetary Trinity — paradigma baru yang menyeimbangkan tiga pilar:

1️⃣ Stabilitas harga (price stability), 2️⃣ Stabilitas keuangan (financial stability), dan 3️⃣ Keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability).

Tiga pilar ini bukan bersaing, tetapi saling menopang. Kebijakan moneter adaptif harus menjaga keseimbangan di antara ketiganya, seperti menyeimbangkan tripod agar ekonomi tetap berdiri tegak di tengah badai global.

Mengapa Disebut Adaptif? Kata adaptif menjadi inti. Dalam ekonomi modern, hubungan antarvariabel tidak lagi linier. Ketika krisis datang, perilaku pelaku ekonomi berubah drastis — ekspektasi, arus modal, bahkan kecepatan transaksi.

Kebijakan moneter adaptif berarti kebijakan yang belajar dari data, menyesuaikan arah sesuai dinamika ekonomi. Bank sentral tidak hanya menatap suku bunga, tetapi juga mengamati volatilitas pasar, kondisi fiskal, dan stabilitas sistem keuangan secara real time.

Dalam penelitian saya, pendekatan ini dimodelkan melalui TVAR (Threshold VAR), BVAR (Bayesian VAR), dan TVP-VAR (Time-Varying Parameter VAR) — model dinamis yang memungkinkan kita melihat perubahan perilaku ekonomi antarwaktu.

Hasilnya jelas: efektivitas instrumen moneter berbeda antara periode normal dan krisis. QE terbukti paling efektif di masa tekanan sistemik, sedangkan bunga lebih efektif saat ekonomi stabil. Dengan kata lain, kebijakan adaptif bukan tentang mengganti alat, tapi tentang tahu kapan alat digunakan.

Hasil Empiris: Moneter Tak Lagi Satu Jalur Dari hasil estimasi, pola utama terlihat:

Suku bunga kehilangan daya pengaruh saat krisis.

QE dan SUN menjadi kanal likuiditas utama.

REER menstabilkan ekspektasi nilai tukar dan inflasi.

IHSG mencerminkan sinyal kepercayaan pasar.

Namun yang paling penting, koordinasi fiskal-moneter meningkatkan efektivitas kebijakan secara signifikan. Ketika Bank Indonesia dan Kemenkeu selaras, dampak QE terhadap stabilitas meningkat dua kali lipat dibanding saat kebijakan berjalan sendiri-sendiri.

Kita belajar bahwa moneter modern tidak lagi satu jalur, tapi multi-kanal dan multi-pemain.

Menjaga Keseimbangan: Adaptif, Tapi Tetap Disiplin Meski fleksibilitas penting, batas-batas tetap harus dijaga. QE berlebihan bisa memicu inflasi laten atau menurunkan kepercayaan investor. Koordinasi fiskal yang terlalu erat bisa menimbulkan kesan bahwa bank sentral menjadi “alat pembiayaan” pemerintah.

Karena itu, transparansi, komunikasi publik, dan akuntabilitas menjadi kunci. Bank sentral perlu menjelaskan dasar ilmiah, asumsi model, dan mekanisme mitigasi risikonya. Keterbukaan inilah yang menjaga kredibilitas sekaligus membangun kepercayaan pasar.

Kebijakan adaptif bukan berarti reaktif — melainkan proaktif, berbasis bukti, dan mampu menavigasi kompleksitas tanpa kehilangan arah.

Menuju Adaptive Monetary Governance Paradigma Adaptive Monetary Governance adalah tahap evolusi berikutnya dari teori moneter modern. Ia mengubah cara kita melihat kebijakan — bukan lagi sebagai alat teknis, melainkan sebagai sistem pemerintahan ekonomi.

Tiga prinsip utamanya adalah:

1️⃣ Koordinasi lintas otoritas. Bank sentral harus bekerja bersama otoritas fiskal, stabilitas keuangan, dan pasar modal dalam kerangka integratif.

2️⃣ Evidence-based dan real-time. Kebijakan harus responsif terhadap data terkini, bukan hanya laporan triwulanan.

3️⃣ Inklusif dan berorientasi pembangunan. Moneter adaptif tidak hanya menjaga angka makro, tapi juga mendorong akses pembiayaan, mendukung UMKM, dan menjaga ketahanan sosial ekonomi.

Dengan prinsip ini, kebijakan moneter menjadi lebih manusiawi — tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga menopang resiliensi bangsa.

Indonesia di Garis Depan Di antara negara berkembang, Indonesia tergolong pionir kebijakan moneter adaptif. Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi di bawah 4%, menstabilkan kurs, dan menopang pembiayaan APBN tanpa menimbulkan krisis kepercayaan.

Namun, tantangan berikutnya jauh lebih kompleks:

Volatilitas global yang tinggi akibat suku bunga The Fed,

Ketergantungan terhadap arus modal jangka pendek,

dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Oleh karena itu, kerangka New Monetary Trinity perlu diinstitusionalisasi — bukan sekadar kebijakan darurat, tetapi arsitektur kebijakan permanen.

Indonesia punya modal besar: koordinasi BI–Kemenkeu yang solid, sistem keuangan yang dalam, dan inovasi pembayaran digital yang maju. Jika dikembangkan secara konsisten, Indonesia bisa menjadi role model negara berkembang dalam menerapkan adaptive monetary governance.

Dari Reaksi ke Strategi Krisis adalah guru yang keras, tapi adil. Ia memaksa kita meninggalkan kebiasaan lama dan berani mencoba yang baru.

Dari suku bunga ke QE, dari koordinasi ke adaptasi, dan dari trilemma menuju trinity baru — perjalanan kebijakan moneter Indonesia menunjukkan evolusi pemikiran yang luar biasa.

Kini, kebijakan moneter bukan lagi sekadar reaksi terhadap krisis, melainkan strategi menghadapi ketidakpastian.

Era Impossible Trinity telah berakhir. Kita memasuki era New Monetary Trinity, di mana stabilitas harga, stabilitas keuangan, dan keberlanjutan fiskal menjadi tiga tiang utama kebijakan adaptif.

Karena di dunia yang penuh gejolak, kekuatan bukanlah kemampuan bertahan tanpa berubah — melainkan kemampuan berubah tanpa kehilangan arah. Dan di situlah masa depan kebijakan moneter Indonesia sedang dibentuk.

🪶 Artikel ini merupakan adaptasi populer dari hasil riset akademik penulis mengenai efektivitas kebijakan Quantitative Easing dan kerangka New Monetary Trinity di Indonesia, yang dipublikasikan di ABAC Journal (Q1, 2025).

https://assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/article/view/9657/4649