Washington/Depok . Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkotika di Samudra Pasifik bagian timur, menewaskan dua orang di atas kapal tersebut, menurut pernyataan US Southern Command (SOUTHCOM).
SOUTHCOM mengatakan dalam unggahan di platform X bahwa kapal itu “berlayar melalui rute yang dikenal sebagai jalur perdagangan narkoba” dan terlibat dalam operasi narkotika saat serangan terjadi. Tidak ada personel militer AS yang terluka dalam serangan tersebut.
Serangan ini merupakan bagian dari kampanye militer yang diluncurkan pemerintah AS sejak September 2025, yang diberi nama Operation Southern Spear, untuk menarget kapal–kapal yang dituduh terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba di perairan Karibia dan Pasifik.
Korban dan Kampanye Militer yang Lebih Luas
Kasus terbaru ini adalah serangan kedua pada tahun 2026 yang menewaskan dua orang serupa, setelah serangan pada Januari yang juga menewaskan dua orang dalam insiden yang sama.
Sejak awal kampanye, militer AS telah menyerang puluhan kapal, dengan total korban tewas yang dilaporkan mencapai lebih dari 128 orang di kedua wilayah tersebut menurut laporan media asing.
Meski serangan telah meluas sejak akhir 2025, frekuensinya dilaporkan menurun sejak awal 2026, khususnya setelah operasi militer besar pada 3 Januari 2026, ketika pasukan AS berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro atas tuduhan narkotika dan konspirasi.
Klaim dan Kontroversi
Pihak militer dan pemerintahan AS mengklaim operasi itu sebagai bagian dari upaya menekan peredaran narkotika dan “mengeliminasi narco-teroris” yang mengancam keamanan nasional. Namun, sejauh ini detail bukti keterlibatan kapal–kapal yang diserang dalam perdagangan narkoba belum dipublikasikan secara transparan kepada publik.
Kampanye ini juga memicu perdebatan hukum dan etika internasional. Pengamat hak asasi dan pakar hukum internasional mempertanyakan dasar legalitas penggunaan kekuatan militer di perairan internasional terhadap kapal yang belum dipastikan jelas keterlibatannya dalam aktivitas kriminal, terutama di luar wilayah yurisdiksi AS.
Implikasi Kebijakan
Serangan militer semacam ini membawa potensi implikasi kebijakan yang lebih luas:
- Hukum internasional dan aturan konflik bersenjata, terkait penggunaan kekuatan di perairan bebas.
- Hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Karibia jika warga mereka menjadi korban atau jika kapal mereka ditargetkan tanpa koordinasi.
- Strategi penanggulangan narkotika global, yang bisa berubah dari penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan narkotika menjadi operasi militer langsung.
Warga negara internasional dan organisasi hak asasi semakin menekan agar AS menunjukkan bukti kuat keterkaitan kapal–kapal yang diserang dengan jaringan narkotika sebagai dasar operasi militer tersebut.