Brussels/Washington . Uni Eropa (EU) tercatat sebagai kontributor terbesar kedua dalam program pengembangan kapasitas yang dijalankan oleh International Monetary Fund (IMF). Hingga saat ini, total kontribusi Uni Eropa hampir mencapai US$500 juta, yang ditujukan untuk membantu negara-negara anggota IMF merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro.
Kemitraan antara IMF dan European Union ini difokuskan pada penguatan kapasitas institusional negara berkembang dan berpenghasilan rendah. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan terhadap 12 Regional Capacity Development Centers (RCDC) IMF yang tersebar di berbagai kawasan dunia, dengan cakupan isu mulai dari mobilisasi penerimaan negara, pengelolaan utang, hingga pengawasan sektor keuangan.
IMF mencatat bahwa pendekatan penguatan kapasitas ini menunjukkan hasil yang terukur. Di Mongolia, reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang didukung IMF dilaporkan meningkatkan penerimaan negara sekitar US$1 miliar per tahun. Sementara itu, Malawi Revenue Authority mencatat pertumbuhan penerimaan hingga 98 persen pada periode 2023–2024, setelah menerima dukungan teknis serupa.
Bagi IMF dan Uni Eropa, capaian tersebut digunakan sebagai argumen bahwa pembangunan kapasitas institusional dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif, khususnya di negara-negara dengan keterbatasan fiskal dan kelemahan tata kelola. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa keberhasilan jangka panjang program semacam ini tetap bergantung pada konsistensi reformasi domestik dan kapasitas politik di masing-masing negara penerima.
Kemitraan IMF–Uni Eropa juga mencerminkan pergeseran pendekatan lembaga keuangan internasional, dari fokus pembiayaan krisis menuju intervensi kebijakan jangka menengah melalui penguatan institusi. Dalam konteks global yang ditandai oleh tekanan fiskal dan meningkatnya risiko utang, strategi ini dipandang sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas ekonomi.