Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak hanya mengubah jenis pekerjaan, tetapi juga menggeser keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja global. Tekanan untuk beradaptasi kini dirasakan oleh pekerja di berbagai negara, seiring percepatan adopsi AI dalam proses produksi, layanan, dan pengambilan keputusan.
Dalam analisis terbaru yang dipublikasikan oleh International Monetary Fund (IMF), disebutkan bahwa tantangan utama bukan semata kehilangan pekerjaan, melainkan ketidaksiapan sistem pendidikan dan pelatihan dalam menyediakan keterampilan baru yang relevan dengan ekonomi berbasis AI. Negara-negara pun berlomba memperkuat kebijakan pendidikan, pelatihan ulang (reskilling), dan inovasi agar tenaga kerja tidak tertinggal oleh perubahan teknologi.
Namun, kesiapan antarnegara menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Sejumlah negara di Eropa Utara dinilai berada di posisi lebih maju dalam menyediakan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan kerja berbasis AI. Keunggulan ini tidak hanya berasal dari investasi teknologi, tetapi juga dari sistem pendidikan yang adaptif, perlindungan transisi tenaga kerja, dan pasar yang tetap kompetitif.
IMF menekankan bahwa tindakan kebijakan yang tegas menjadi kunci untuk mencegah AI memperlebar ketimpangan. Investasi pada pengembangan keterampilan, dukungan bagi pekerja yang terdampak transisi teknologi, serta kebijakan persaingan yang sehat diperlukan agar manfaat inovasi tidak terkonsentrasi pada segelintir pelaku.
Implikasi Kebijakan ke Depan
Perubahan dunia kerja akibat AI menempatkan pemerintah pada posisi strategis. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, percepatan teknologi berisiko menciptakan dualisme pasar tenaga kerja: kelompok dengan keterampilan tinggi yang semakin diuntungkan, dan kelompok rentan yang tertinggal.
Sebaliknya, jika kebijakan pendidikan, pelatihan, dan inovasi dirancang secara inklusif, AI berpotensi menjadi pendorong produktivitas dan kesejahteraan yang lebih merata. Tantangan bagi negara-negara berkembang adalah memastikan bahwa transformasi ini tidak hanya menjadi agenda teknologi, tetapi juga agenda kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan sosial.