Jakarta, Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Inggris Raya dalam pekan ini, dengan salah satu agenda utama mengkaji kerja sama pendidikan tinggi bersama sejumlah universitas papan atas dunia. Langkah ini membuka peluang baru sekaligus menimbulkan sejumlah pertanyaan strategis mengenai pengembangan sumber daya manusia dan kapabilitas pendidikan tinggi nasional.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyatakan bahwa kunjungan tersebut akan mencakup penjajakan kerja sama dengan “universitas papan atas” yang tergabung dalam Russell Group, asosiasi 24 universitas riset terkemuka di Inggris. Menurut pejabat tersebut, Presiden Prabowo menyatakan keinginannya untuk mendiskusikan kerja sama bukan dengan institusi sembarangan, tetapi yang terbaik di dunia dengan tujuan memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, dan ekosistem riset di Indonesia.
Informasi awal yang berkembang menyebut lawatan ini dijadwalkan berlangsung antara 18–25 Januari 2026, berbarengan dengan pertemuan multilateral lainnya di beberapa negara.
Peluang dan Tantangan Bagi Pendidikan Tinggi Nasional
Agenda tersebut memperkuat upaya pemerintah untuk memperluas jaringan kolaborasi akademik internasional. Bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam kualitas pendidikan tinggi termasuk ketertinggalan dalam riset teknologi, kedokteran, dan ilmu terapan dibandingkan top global inisiatif menarik universitas elite seperti Oxford atau Cambridge menjadi potensi transformatif dalam jangka panjang.
Namun, kerja sama semacam ini juga menghadirkan tantangan kebijakan yang kompleks:
- Skema operasional kampus asing di Indonesia. Apakah universitas luar negeri akan membuka cabang atau kampus satelit di tanah air? Dan jika iya, bagaimana kerangka regulasi, akreditasi, serta pengakuan gelar nantinya?
- Transfer teknologi dan kurikulum. Adopsi standar internasional perlu diimbangi dengan adaptasi terhadap konteks lokal Indonesia agar tidak hanya sekadar “label prestise”.
- Kesetaraan akses. Jika kampus top hadir di Indonesia, bagaimana memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan bagi mahasiswa domestik, bukan hanya elit global?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting karena pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kerja sama internasional pendidikan tidak otomatis menjamin perbaikan kualitas sistem secara menyeluruh tanpa strategi kebijakan yang kuat dan terukur.
Sinergi dengan Peningkatan Anggaran Riset
Langkah diplomasi pendidikan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yang meningkatkan pagu dana riset nasional menjadi Rp12 triliun untuk 2026 kenaikan sekitar 50% dari pagu awal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan akademisi. Peningkatan ini ditujukan untuk mendorong riset yang relevan dengan pembangunan nasional.
Kolaborasi dengan universitas global berpotensi membuka jalan bagi akses bersama terhadap fasilitas riset, pembelajaran mutakhir, dan peluang beasiswa internasional yang dapat memperkuat basis pengetahuan akademik di dalam negeri.
Menunggu Kepastian Langkah Pemerintah
Hingga kini belum ada rincian resmi mengenai universitas mana saja yang akan diajak kerja sama dan mekanisme kerja sama yang akan dilakukan, termasuk opsi pembukaan kampus baru atau program joint-degree. Pemerintah dipandang perlu menyampaikan kejelasan skema kebijakan agar publik dan kalangan akademik dapat memahami implikasi strategis dari kunjungan ini.