Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sering dipromosikan sebagai solusi teknologi: mempercepat proses, menurunkan biaya, dan meningkatkan akurasi. Namun, narasi ini menyesatkan jika berhenti pada aspek teknis. Tantangan terbesar AI bukanlah algoritma, melainkan kepemimpinan dan model organisasi yang belum siap menampung perubahan cara berpikir berbasis data.
Ulasan kebijakan terbaru dari World Economic Forum menegaskan bahwa AI adalah mindset shift. Pernyataan ini penting, tetapi juga menyiratkan kritik: banyak organisasi masih mengadopsi AI dengan mentalitas lama hierarkis, tertutup, dan terfragmentasi yang justru menghambat potensi AI itu sendiri.
Masalahnya sederhana namun fundamental. AI menuntut keputusan yang cepat, lintas fungsi, dan berbasis bukti. Sementara itu, banyak organisasi masih menggantungkan keputusan pada rantai komando panjang, silo data antarunit, serta budaya yang lebih menghargai intuisi personal daripada pembelajaran kolektif. Dalam kondisi ini, AI berubah menjadi alat pelengkap, bukan penggerak transformasi.
Lebih jauh, kepemimpinan tradisional cenderung memusatkan kontrol pada individu atau unit tertentu. AI, sebaliknya, bekerja optimal ketika kepercayaan terhadap data dan sistem dibangun secara institusional. Tanpa kejelasan tata kelola siapa bertanggung jawab atas data, bagaimana keputusan diaudit, dan bagaimana risiko etika dikelola AI berpotensi memperbesar bias, menciptakan ketimpangan informasi, dan melemahkan akuntabilitas.
Implikasinya melampaui korporasi. Di sektor publik, kegagalan menata kepemimpinan dan organisasi dalam era AI berisiko menghasilkan kebijakan yang terlihat canggih secara teknologi tetapi rapuh secara legitimasi. Algoritma yang tidak dipahami pembuat kebijakan, atau data yang tidak terintegrasi lintas lembaga, justru memperlebar jarak antara negara dan warga.
Karena itu, pertanyaan kuncinya bukan lagi seberapa canggih AI yang digunakan, melainkan apakah organisasi siap melepaskan cara memimpin yang usang. Reformasi kepemimpinan yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan pembelajaran berkelanjutan menjadi prasyarat agar AI benar-benar menciptakan nilai publik.
Jika AI dipaksakan masuk ke dalam organisasi yang enggan berubah, hasilnya bukan transformasi, melainkan ilusi kemajuan. Di titik inilah kita perlu jujur: AI tidak gagal; kepemimpinan kitalah yang belum berubah.