Pengangkatan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota dewan direksi Gates Foundation menandai satu fase penting dalam evolusi tata kelola filantropi global. Keputusan ini tidak semata mencerminkan pengakuan atas rekam jejak individu, melainkan juga memperlihatkan bagaimana pengalaman kebijakan publik bertransformasi menjadi aset strategis dalam ekosistem kekuasaan non-negara.
Gates Foundation, yang didirikan oleh Bill Gates, telah lama melampaui peran filantropi konvensional. Dengan skala pendanaan yang besar dan keterlibatan aktif dalam isu kesehatan global, pendidikan, dan pembangunan, yayasan ini beroperasi di persimpangan antara kebijakan publik, riset, dan implementasi program lintas negara. Pembentukan dewan direksi baru sejak 2022 mempertegas upaya institusionalisasi peran tersebut.
Dari Negara ke Filantropi: Pergeseran Arena Kebijakan
Latar belakang Sri Mulyani sebagai mantan Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank menempatkannya dalam kategori aktor kebijakan global yang tidak hanya memahami desain kebijakan, tetapi juga mekanisme implementasi dan pembiayaannya. Dalam konteks ini, filantropi global menjadi arena baru bagi konsolidasi keahlian kebijakan yang sebelumnya beroperasi di ranah negara dan lembaga multilateral.
Pergeseran ini mencerminkan tren yang lebih luas: kebijakan publik tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan dibentuk melalui interaksi kompleks antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi filantropi berskala besar. Keputusan strategis tentang prioritas pembangunan, alokasi dana, dan pendekatan intervensi semakin sering diambil di ruang-ruang yang berada di luar mekanisme demokrasi formal.
Implikasi Tata Kelola dan Akuntabilitas
Masuknya figur dengan latar belakang kebijakan fiskal dan moneter ke dalam dewan filantropi membawa dua implikasi utama. Pertama, secara positif, hal ini berpotensi meningkatkan kualitas perumusan strategi yayasan melalui pendekatan yang lebih sistemik dan berbasis pengalaman kebijakan. Kedua, secara struktural, hal ini memperkuat posisi filantropi global sebagai aktor kebijakan de facto, meskipun tidak memiliki mandat elektoral.
Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Ketika filantropi berperan sebagai penentu arah pembangunan, sementara pengawasan publik terhadapnya relatif terbatas, maka keseimbangan antara efektivitas dan legitimasi menjadi isu sentral. Pengalaman Sri Mulyani dalam reformasi keuangan dan tata kelola dapat memperkuat disiplin internal yayasan, namun tidak serta-merta menjawab persoalan legitimasi eksternal.
Membaca Arah Kebijakan ke Depan
Pengangkatan ini menunjukkan bahwa filantropi global semakin mengadopsi logika kebijakan publik: berbasis data, berorientasi hasil, dan terhubung dengan agenda pembangunan jangka panjang. Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dinamika ini relevan karena keputusan filantropi global kerap beririsan dengan prioritas nasional baik secara komplementer maupun kompetitif.
Dengan demikian, penunjukan Sri Mulyani perlu dibaca bukan sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai indikator konsolidasi kekuasaan kebijakan di luar negara. Pertanyaannya ke depan bukan sekadar siapa yang duduk di dewan direksi, melainkan bagaimana relasi antara negara, filantropi, dan publik akan dibingkai ulang dalam arsitektur pembangunan global.