Washington, D.C. Presiden Donald Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The New York Times bahwa ia menyesal karena tidak memerintahkan Garda Nasional untuk menyita mesin pemungutan suara di negara bagian kunci setelah kekalahan pemilihan presiden 2020. Pernyataan ini kembali menyoroti klaim palsu bahwa sistem pemungutan suara telah “dirancang untuk merugikannya” klaim yang telah berkali-kali dibantah oleh otoritas pemilu dan sistem peradilan AS.
Trump, yang kini menjabat sebagai presiden lagi, mengulang narasi bahwa hasil pemilu sebelumnya tidak sah dan bahwa kemenangan lawannya Presiden Joe Biden pada 2020 adalah akibat penipuan yang meluas. Dalam wawancara itu, Trump menegaskan bahwa jika dia memiliki kesempatan lagi, ia mungkin akan menggunakan kekuatan eksekutif untuk mengambil alih mesin suara di negara bagian swing.
Namun, klaim bahwa mesin suara dirancang untuk merugikan satu kandidat tidak didukung bukti. Penyelidikan federal dan pernyataan bipartisan dari CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) menyatakan pemilu 2020 sebagai salah satu yang paling aman dalam sejarah AS, dan tidak ada bukti bahwa mesin suara diubah atau dikompromikan.
Implikasi Kebijakan dan Kepercayaan Pemilu
Pernyataan Trump membuka kembali perdebatan soal kekuasaan eksekutif dan batasnya terhadap tata kelola pemilu. Munculnya pernyataan tersebut terjadi di tengah kekhawatiran bahwa klaim tidak berdasar tentang penipuan pemilu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokratik, khususnya menjelang pemilu sela dan pemilu presiden berikutnya.
Menurut catatan sejarah, upaya Trump dan sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan pada 2020 termasuk serangkaian tantangan hukum dan taktik politik lainnya yang gagal, dan sebagian besar ditolak oleh pengadilan federal.
Dinamika Politik Saat Ini
Para analis mengatakan pernyataan ulang Trump ini bisa memperdalam polarisasi politik, terutama karena narasi tersebut mencerminkan pola yang dikenal sebagai “big lie” taktik propaganda yang menolak hasil pemilu yang sah secara sistematis.
Pengamat politik menilai bahwa jika pejabat tertinggi negara mempertimbangkan tindakan ekstrem terhadap infrastruktur pemilu, seperti penggunaan kekuatan militer untuk menyita mesin suara, hal ini dapat mengubah lanskap hukum dan konstitusional AS secara dramatis. Bahkan wacana semacam itu bisa memicu tantangan hukum baru, pengawasan legislatif, dan diskusi publik luas tentang reformasi sistem pemilu untuk memulihkan kepercayaan publik.
Warga, pakar hukum, dan pembuat kebijakan kini menunggu apakah klaim tersebut akan berdampak pada kebijakan resmi atau memengaruhi perdebatan politik di masa depan, termasuk bagaimana lembaga federal dan negara bagian menanggapi ancaman terhadap sistem pemilu yang independen dan aman.