Oleh karena itu, ketika data menunjukkan bahwa hanya 16 persen penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem memiliki akses internet, persoalannya bukan lagi sekadar kesenjangan teknologi. Ini adalah kesenjangan kesempatan—dan pada tahap tertentu, kegagalan kebijakan publik.
Temuan yang disoroti oleh World Bank seharusnya dibaca sebagai peringatan keras bagi negara berkembang. Di tengah ekonomi global yang semakin terdigitalisasi, ketiadaan akses internet berarti terputus dari pasar tenaga kerja, informasi, layanan keuangan, hingga pendidikan. Dalam kondisi ini, kemiskinan tidak hanya diwariskan melalui pendapatan, tetapi juga melalui ketiadaan konektivitas.
Masalahnya, kebijakan digital selama ini terlalu sering diperlakukan sebagai proyek infrastruktur membangun jaringan, memperluas sinyal, menaikkan kecepatan. Pendekatan tersebut penting, tetapi tidak cukup. Tanpa keberpihakan yang jelas kepada kelompok miskin ekstrem, digitalisasi justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan: mereka yang sudah terkoneksi semakin produktif, sementara yang tertinggal semakin tidak relevan dalam ekonomi modern.
Lebih jauh, narasi “transformasi digital” kerap diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi agregat, bukan pemerataan kesempatan. Padahal, pertumbuhan tanpa inklusi hanya akan menghasilkan statistik makro yang membaik di atas kertas, sementara kelompok termiskin tetap berada di luar sistem. Dalam konteks ini, internet seharusnya diposisikan sebagai infrastruktur dasar, setara dengan listrik, air bersih, dan pendidikan dasar—bukan sebagai komoditas pasar semata.
Kebijakan publik yang serius menutup kesenjangan digital harus melampaui logika proyek. Ia menuntut integrasi antara subsidi akses, reformasi regulasi, penguatan literasi digital, dan penciptaan ekosistem kerja yang benar-benar dapat diakses oleh kelompok miskin. Tanpa itu, internet hanya akan menjadi simbol kemajuan bagi sebagian kecil masyarakat, bukan alat mobilitas sosial bagi yang paling membutuhkan.
Pada akhirnya, pertanyaan kebijakan yang paling mendasar bukanlah seberapa cepat internet kita, melainkan siapa yang diizinkan untuk terhubung dan siapa yang dibiarkan tertinggal. Jika akses digital tetap menjadi privilese, maka kemiskinan ekstrem akan menemukan bentuk barunya bukan lagi sekadar kekurangan pendapatan, tetapi keterputusan permanen dari peluang masa depan.