Jakarta — Bank Indonesia (BI) terus memperluas inovasi sistem pembayaran digital sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan penguatan infrastruktur pembayaran mulai dari perluasan adopsi QRIS hingga peningkatan interoperabilitas sistem diklaim mempermudah masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha, khususnya pelaku UMKM.
Langkah tersebut menempatkan sistem pembayaran sebagai enabler kebijakan, bukan sekadar instrumen teknis. Dengan biaya transaksi yang lebih efisien, akses yang lebih luas, serta proses yang semakin sederhana, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan skala usaha dan ketahanan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan strategis: apakah inovasi sistem pembayaran cukup untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan pada 2026? Sejumlah pengamat menilai, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha menerjemahkan kemudahan transaksi menjadi strategi bisnis jangka panjang mulai dari pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan digital, hingga akses pembiayaan formal.
Dalam konteks kebijakan, inovasi pembayaran juga membawa implikasi ke depan. Peningkatan transaksi digital memperluas basis data ekonomi, yang dapat memperkuat perumusan kebijakan moneter dan makroprudensial. Di sisi lain, hal ini menuntut penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen agar transformasi digital tidak menciptakan kerentanan baru.
Memasuki 2026, momentum kebijakan pro-stabilitas dan pro-pertumbuhan ini membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menetapkan resolusi bisnis yang lebih ambisius bukan hanya bertahan, tetapi naik kelas. Tantangannya adalah memastikan bahwa kemudahan sistem pembayaran diikuti oleh kesiapan kapasitas usaha dan ekosistem pendukung yang memadai.