Jakarta, 5 Januari 2026. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS pada 3 Januari 2026 telah memicu gelombang perdebatan hukum dan geopolitik global, dengan sejumlah pengamat melihat adanya paralel kuat antara kejadian ini dengan sejarah penangkapan mantan pemimpin Panama, Manuel Noriega, lebih dari tiga dekade lalu. Liputan6+1
Noriega, yang pernah menjadi penguasa de facto Panama, ditangkap setelah invasi besar-besaran AS ke Panama pada akhir 1989 dan dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili atas tuduhan perdagangan narkoba. Ia akhirnya dihukum dan menjalani puluhan tahun hukuman pidana di penjara AS sebelum diekstradisi ke berbagai negara pada masa berikutnya. Liputan6
Kasus Noriega kini menjadi rujukan utama bagi para jaksa penuntut, pembela, dan hakim yang bakal menangani proses hukum terhadap Maduro, yang didakwa oleh Departemen Kehakiman AS sebagai pemimpin operasi narkotika internasional yang melibatkan jaringan “Cartel of the Suns” dan sejumlah tuduhan lain yang juga mencakup keterlibatan pejabat tinggi Venezuela. AP News
Sengketa Imunitas dan Hukum Internasional
Salah satu aspek yang diprediksi akan mengguncang proses hukum ini adalah klaim imunitas kepala negara. Pada kasus Noriega, tim pembela sempat berargumen bahwa penangkapan di luar negeri dan kedatangan paksa ke wilayah yurisdiksi AS melanggar hukum internasional dan perlindungan proses. Namun, argumen tersebut kalah di pengadilan. AP News
Dalam kasus Maduro, perbedaan penting adalah bahwa AS secara resmi tidak mengakui legitimasi kepemimpinannya sejak 2019, sebuah faktor yang diperkirakan akan melemahkan klaim imunitas berdasarkan status kepala negara menurut beberapa ahli hukum. AP News
Namun, kritik internasional terhadap penangkapan ini tidak bisa diabaikan. Dewan Keamanan PBB dan sejumlah negara berpendapat bahwa operasi militer unilateral di negara berdaulat tanpa persetujuan Dewan Keamanan dapat melanggar norma hukum internasional, termasuk prinsip kedaulatan dan imunitas diplomat yang diperkuat dalam Piagam PBB. Reuters
Pengaruh dalam Politik Global
Langkah AS menangkap pemimpin asing dianggap sebagian sebagai operasi penegakan hukum lintas batas, tetapi sebagian lainnya mengkhawatirkan bahwa tindakan semacam ini dapat menciptakan preseden berbahaya. Jika praktik penangkapan kepala negara tanpa mandat internasional menjadi biasa, maka norma kedaulatan nasional dan imunitas diplomatik bisa terkikis, memperlemah sistem hukum internasional yang dibangun pasca-Perang Dunia II.
Bahkan para pakar hukum memperingatkan bahwa terlepas dari tuduhan pidana yang serius, tindakan semacam ini bisa memicu respons diplomatik keras dari negara-negara lain dan menghambat kerja sama multilateral di masalah lain seperti perdagangan internasional dan kerjasama anti-narkotika. Reuters
Pelajaran dari Noriega untuk Maduro
Kasus Noriega menunjukkan bahwa bahkan ketika hukum nasional suatu negara berupaya menuntut pemimpin asing atas pelanggaran serius, mekanisme hukum sering kali berakhir membahas bukan hanya materi perkara, tetapi juga legalitas prosedur penangkapan dan kedatangan terdakwa. Pengalaman Noriega memperlihatkan bahwa pengadilan bisa saja memolak membahas aspek-aspek fundamental seperti legalitas invasi sesuatu yang bisa terulang dalam persidangan Maduro. AP News
Bagaimanapun, proses hukum terhadap Nicolás Maduro diperkirakan akan menjadi salah satu perdebatan hukum internasional terbesar abad ini, bukan hanya karena tuduhan yang dihadapinya, tetapi juga karena cara penegakan hukum itu sendiri menjadi indikator posisi kekuatan global dalam mengatur batas-batas yurisdiksi penegakan hukum lintas negara.