Sejak 1978, pemerintah Tiongkok telah menanam lebih dari 66 miliar pohon di sepanjang perbatasan utara negara itu yang membentang sekitar 4.500 kilometer. Program ini belum selesai. Dalam rencana jangka panjangnya, Beijing menargetkan penanaman 34 miliar pohon tambahan dalam 25 tahun ke depan untuk merampungkan proyek yang dikenal sebagai “Tembok Hijau Besar” (The Great Green Wall).
Secara resmi, proyek tersebut bernama Three-North Shelter Forest Program, sebuah rekayasa ekologi berskala raksasa yang dirancang untuk menahan laju perluasan Gurun Gobi dan Taklamakan dua kawasan gurun yang terus mengancam wilayah utara Tiongkok.
Dari Proyek Lingkungan ke Masalah Negara
Di atas kertas, tujuan proyek ini tampak sederhana: memperlambat erosi tanah dan pengendapan pasir. Namun, latar belakang kebijakan di baliknya jauh lebih kompleks.
Sejak dekade 1950-an, wilayah utara Tiongkok mengalami tekanan berat akibat urbanisasi masif dan ekspansi pertanian skala besar. Pembukaan lahan dan degradasi vegetasi mempercepat erosi tanah, mengeringkan cadangan air, dan menciptakan kondisi ideal bagi badai pasir. Dalam beberapa dekade terakhir, badai pasir bahkan kerap mencapai kota-kota besar seperti Beijing, mengganggu aktivitas ekonomi dan kesehatan publik.
Dalam konteks ini, proyek Tembok Hijau Besar tidak sekadar dipahami sebagai agenda konservasi lingkungan, melainkan sebagai respons negara terhadap ancaman struktural yang berdampak langsung pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.
Gurun sebagai Ancaman Kebijakan Publik
Perluasan gurun bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga masalah kebijakan publik. Tanah yang kehilangan kesuburan mengurangi produktivitas pertanian, mempercepat kemiskinan pedesaan, dan mendorong migrasi internal. Jika tidak dikendalikan, tekanan ini berpotensi menciptakan ketimpangan regional yang lebih tajam isu sensitif bagi negara dengan populasi besar seperti Tiongkok.
Dalam kerangka itu, Tembok Hijau Besar dapat dibaca sebagai instrumen pencegahan risiko jangka panjang. Negara memilih intervensi ekologis berskala raksasa untuk menahan konsekuensi sosial-ekonomi yang jauh lebih mahal jika gurun terus meluas.
Efektivitas vs. Ambisi Negara
Namun, proyek ini juga memunculkan pertanyaan kritis: apakah hutan buatan benar-benar mampu menahan gurun secara berkelanjutan? Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penanaman pohon monokultur di wilayah kering berisiko gagal jika tidak disertai pengelolaan air dan pemilihan spesies yang tepat. Di beberapa lokasi, tingkat kematian pohon dilaporkan tinggi, menimbulkan keraguan atas efektivitas jangka panjang program ini.
Di sinilah proyek Tembok Hijau Besar memasuki wilayah debat kebijakan: antara ambisi negara yang ingin mengendalikan alam dan batas ekologis yang tidak selalu tunduk pada perencanaan administratif.
Lebih dari Sekadar Lingkungan
Terlepas dari perdebatan efektivitasnya, proyek ini menegaskan satu hal: Tiongkok memandang degradasi lingkungan sebagai ancaman strategis, bukan isu pinggiran. Investasi puluhan tahun dan puluhan miliar pohon menunjukkan bagaimana negara menggunakan kebijakan lingkungan sebagai alat untuk menjaga stabilitas nasional.
Pertanyaannya ke depan bukan hanya apakah Tembok Hijau Besar akan berhasil menghentikan gurun, tetapi apa pelajaran kebijakan yang dapat diambil negara lain ketika lingkungan, ekonomi, dan stabilitas sosial bertemu dalam satu krisis yang sama.