Penurunan kunjungan wisatawan domestik ke Bali, sebagaimana diungkapkan Menteri Pariwisata, tidak boleh dibaca semata sebagai efek cuaca atau fluktuasi musiman. Di balik angka yang tampak kecil, tersimpan sinyal struktural tentang rapuhnya ketahanan pariwisata nasional yang terlalu bergantung pada satu destinasi dan satu segmen pasar.
Narasi bahwa “cuaca buruk” memengaruhi keputusan wisatawan lokal memang masuk akal. Namun, persoalan sesungguhnya bukan pada cuaca itu sendiri, melainkan pada bagaimana persepsi risiko terbentuk dan dikelola. Di era digital, persepsi sering kali bergerak lebih cepat daripada fakta. Informasi yang beredar di media sosial dapat menggeser keputusan jutaan orang tanpa perlu konfirmasi data objektif.
Di titik ini, kebijakan pariwisata Indonesia menghadapi tantangan baru: ketidakmampuan mengelola komunikasi risiko. Pemerintah dan pelaku industri masih cenderung reaktif, bukan proaktif, dalam membangun kepercayaan wisatawan domestik. Ketika narasi negatif muncul, respons kebijakan sering terlambat atau bersifat normatif, bukan berbasis strategi komunikasi yang terukur.
Lebih jauh, penurunan wisatawan lokal ke Bali membuka kembali pertanyaan lama tentang ketimpangan struktur pariwisata nasional. Bali selama ini diposisikan sebagai etalase utama pariwisata Indonesia, terutama bagi wisatawan mancanegara. Akibatnya, pasar domestik kerap diperlakukan sebagai pelengkap, bukan pilar utama. Ketika wisatawan lokal memilih destinasi alternatif di Pulau Jawa atau daerah terdekat, itu bukan sekadar soal cuaca melainkan cerminan rasionalitas ekonomi rumah tangga yang semakin sensitif terhadap biaya, risiko, dan kenyamanan.
Jika tren ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan Bali, tetapi juga kebijakan pariwisata nasional secara keseluruhan. Ketergantungan berlebihan pada wisatawan asing membuat sektor pariwisata rentan terhadap guncangan eksternal: geopolitik, krisis global, hingga perubahan preferensi perjalanan internasional. Sementara itu, pasar domestik yang seharusnya menjadi penyangga utama belum dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah perlu menggeser orientasi kebijakan pariwisata dari sekadar promosi destinasi menuju ketahanan sistem pariwisata. Ini mencakup diversifikasi tujuan wisata, penguatan konektivitas domestik, serta strategi komunikasi publik yang mampu meredam kepanikan berbasis persepsi. Tanpa perubahan arah kebijakan, penurunan wisatawan lokal ke Bali hari ini bisa menjadi pola berulang di destinasi lain esok hari.
Bali mungkin hanya sedang mengalami penurunan sementara. Namun, bagi pembuat kebijakan, peristiwa ini seharusnya dibaca sebagai peringatan dini: pariwisata Indonesia tidak bisa terus berjalan dengan logika lama di tengah perilaku wisatawan yang semakin rasional, selektif, dan sensitif terhadap risiko.