Stablecoin perlahan keluar dari bayang-bayang dunia kripto spekulatif dan masuk ke jantung sistem keuangan global. Ketika aset digital ini kini ditopang oleh US Treasury bills dan instrumen likuid berkualitas tinggi, wajar jika lembaga seperti International Monetary Fund mulai melihatnya bukan sebagai ancaman pinggiran, melainkan sebagai infrastruktur pembayaran alternatif.
Namun, di titik inilah persoalan sebenarnya muncul.
Stablecoin memang menjanjikan efisiensi: transfer lintas negara yang lebih cepat, biaya lebih murah, dan akses keuangan bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem perbankan tradisional. Janji ini terdengar progresif, bahkan nyaris ideal. Tetapi sejarah keuangan mengajarkan satu hal: setiap instrumen yang menyerupai uang akan selalu berujung pada persoalan kekuasaan dan pengendalian.
Ketergantungan stablecoin pada surat utang pemerintah Amerika Serikat menciptakan paradoks. Di satu sisi, ia meningkatkan kepercayaan pasar. Di sisi lain, ia memperluas pengaruh sistem keuangan AS ke ruang pembayaran global yang sebelumnya berada di luar sistem perbankan formal. Stablecoin menjadi saluran baru globalisasi dolar—lebih cepat, lebih digital, dan lebih sulit diawasi.
Bagi negara berkembang, ini bukan sekadar isu teknologi, melainkan isu kedaulatan moneter. Stablecoin yang beredar luas berpotensi melemahkan transmisi kebijakan moneter domestik, terutama jika digunakan sebagai alat simpan nilai dan pembayaran sehari-hari. Ketika masyarakat lebih percaya pada stablecoin daripada mata uang nasional, otoritas moneter perlahan kehilangan pijakan.
IMF benar ketika menekankan pentingnya aturan, pengawasan, dan koordinasi internasional. Tetapi pertanyaannya lebih tajam: siapa yang menetapkan aturan, dan untuk kepentingan siapa? Regulasi yang terlalu longgar akan membuka risiko krisis baru. Regulasi yang terlalu ketat justru bisa menguntungkan penerbit besar yang sudah mapan, sambil menyingkirkan pemain lokal dan inovasi publik.
Dalam konteks ini, stablecoin bukan hanya soal stabilitas nilai, melainkan soal arsitektur kekuasaan keuangan global. Ia berada di antara bank sentral, pasar obligasi, dan perusahaan teknologi besar—sebuah posisi yang terlalu strategis untuk dibiarkan tumbuh tanpa arah kebijakan yang jelas.
Stablecoin tidak harus ditolak. Tetapi menerimanya tanpa desain regulasi yang tegas sama saja dengan menyerahkan sebagian kedaulatan moneter kepada mekanisme pasar global. Pertanyaan akhirnya sederhana namun menentukan: apakah negara akan menjadi pengatur, atau sekadar penonton, dalam fase baru keuangan digital ini?