Terobosan global 2025—energi terbarukan menyalip batu bara dalam pembangkitan listrik, investasi energi transisi menembus kisaran “di atas USD 2 triliun”, dan China menjadi jangkar investasi serta instalasi—bukan sekadar kabar baik. Bagi Indonesia, ini adalah perubahan struktur pasar: biaya teknologi turun, rantai pasok makin terkonsentrasi, dan peta industri baru terbentuk. World Economic Forum+1
Di saat yang sama, kebijakan domestik Indonesia sedang diuji: apakah transisi energi menjadi strategi pembangunan, atau hanya “program tambahan” yang terus kalah oleh logika jangka pendek sistem kelistrikan dan politik subsidi.
1) Implikasi Energi: PLN, Jaringan, dan Arah RUPTL
a) Transisi global menekan biaya—tapi Indonesia butuh “bankability” yang tegas
Dengan investasi global yang melonjak, biaya modal dan teknologi cenderung turun untuk surya, angin, dan baterai. Namun Indonesia sering tersendat di satu titik: kepastian kontrak dan kelayakan proyek (bankability). Regulasi baru PPA EBT (mis. MEMR 5/2025) dibaca sebagai upaya memperbaiki “aturan main” agar proyek lebih bankable, tetapi pelaku pasar masih menunggu implementasi nyata dan konsistensi kontrak PLN. Ashurst+1
b) RUPTL 2025–2034 jadi medan tarik-menarik: “kejar transisi” vs “kunci fosil”
Sejumlah analisis publik menilai rencana penyediaan listrik (RUPTL 2025–2034) berisiko menunda akselerasi EBT sampai setelah 2030, yang bisa mengunci infrastruktur fosil lebih lama dari yang dibutuhkan jalur 1,5°C dan komitmen puncak emisi sebelum 2030. Ini bukan sekadar debat lingkungan—ini debat risiko aset mangkrak (stranded assets) dan biaya sistem kelistrikan masa depan. CREA+1
c) Sinyal lapangan: proyek EBT jalan, tapi skala harus “melompat”
Pembangunan PLTS terapung (contoh Saguling) menunjukkan proyek konkret bergerak dan menggandeng mitra internasional. Namun tantangan Indonesia bukan proyek per proyek—melainkan skala dan kecepatan integrasi jaringan. Kalau tidak, EBT akan jadi etalase, sementara porsi sistem tetap ditentukan pembangkit lama. Reuters
2) Implikasi Fiskal: Subsidi Energi vs Investasi Transisi
a) Subsidi = beban rutin, transisi = pengurang risiko jangka panjang
Indonesia menanggung biaya subsidi/kompensasi energi yang besar. Beberapa kajian menekankan bahwa ketergantungan pada bauran fosil bisa memperpanjang beban fiskal; sebaliknya, prioritas EBT berpotensi menurunkan risiko subsidi dan kewajiban kompensasi jangka panjang. IEEFA+1
b) JETP: peluang pembiayaan, tapi “bottleneck” ada di eksekusi
JETP menjanjikan mobilisasi pembiayaan awal sekitar USD 20 miliar untuk dekarbonisasi sektor energi Indonesia. Namun uang saja tidak cukup—yang menentukan adalah project pipeline yang siap, kepastian regulasi, dan kemampuan PLN/pemerintah membuat proyek EBT benar-benar bankable dan cepat lelang/financial close. PT PLN (Persero)
c) Risiko fiskal baru: transisi tanpa desain industri = impor teknologi permanen
Jika transisi dikejar hanya sebagai target kapasitas, Indonesia bisa terjebak pada impor panel, inverter, baterai, dan komponen tanpa basis manufaktur dan inovasi domestik. Artinya: belanja modal besar, value added kecil, serta tekanan neraca perdagangan teknologi energi.
3) Implikasi Industri: Hilirisasi, Baterai, dan “Taruhan Nikel” Indonesia
a) Dunia baterai berubah cepat: nikel tidak otomatis jadi pemenang
Pasar EV global tetap tumbuh, tetapi tren teknologi baterai bergerak cepat ke kimia yang lebih murah (mis. LFP) dan bahkan alternatif seperti sodium-ion. Ini menekan prospek battery metals tertentu dan membuat negara pemasok—termasuk Indonesia—berhadapan dengan risiko harga dan oversupply. Reuters
Implikasi kebijakan: strategi industri tidak boleh hanya “nikel = masa depan”. Indonesia perlu portofolio: material, manufaktur, recycling, sampai baterai untuk grid storage (bukan hanya EV).
b) Proyek baterai tetap penting—tapi harus dikunci dengan kepastian ekosistem
Indonesia mendorong proyek baterai (termasuk kolaborasi dengan CATL yang menargetkan operasi pabrik sekitar akhir 2026). Ini peluang industrialisasi, tapi keberhasilannya ditentukan oleh: kepastian listrik & logistik, kepastian regulasi, dan kesinambungan permintaan domestik (EV + storage). Reuters
Di sisi lain, dinamika investor (contoh mundurnya sebagian pihak dari mega-proyek tertentu) menunjukkan bahwa headline investasi bisa berubah jika risiko eksekusi tinggi. Pemerintah perlu menutup celah risiko tersebut dengan tata kelola proyek yang disiplin. esdm.go.id+1
c) “China factor”: murahnya teknologi membantu EBT Indonesia, tapi menciptakan ketergantungan baru
Dominasi China dalam instalasi dan rantai pasok energi bersih membuat teknologi makin murah—ini menguntungkan proyek EBT Indonesia. Namun di saat yang sama, ia menciptakan ketergantungan baru pada pemasok teknologi dan komponen, sehingga kebijakan industri Indonesia harus memilih: sekadar pembeli, atau ikut menguasai sebagian rantai nilai. World Economic Forum+1
3 Prioritas Kebijakan untuk Indonesia
- Bankability dulu, baru target.
Selesaikan hambatan PPA, risiko off-taker, dan kepastian lelang agar proyek EBT bisa financial close cepat. Ashurst+1 - RUPTL harus dibaca sebagai dokumen fiskal terselubung.
Jika bauran fosil dikunci, konsekuensinya adalah beban subsidi/kompensasi dan risiko stranded assets yang membesar. IEEFA+1 - Hilirisasi baterai jangan satu-kartu nikel.
Antisipasi pergeseran teknologi (LFP/sodium-ion) dengan strategi industri yang adaptif: storage untuk grid, recycling, dan manufaktur komponen bernilai tambah. Reuters+1