Jakarta, Desember 2025 — Polemik pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mengemuka di ruang publik. Usulan tersebut menjadi sumber perdebatan tajam antara mereka yang menilai jasa ekonomi Soeharto layak diakui dan pihak lain yang melihatnya sebagai pengabaian terhadap jejak represi dan reformasi 1998. Facebook+1
Jasa Ekonomi vs Luka Reformasi
Pendukung pemberian gelar menganggap pemerintahan Soeharto memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian stabilitas ekonomi pasca-Orde Lama. Dalam narasi ini sering dikemukakan bahwa pada era Soeharto terjadi stabilisasi harga dan pertumbuhan infrastruktur ekonomi yang menjadi dasar pembangunan nasional. Argumen ini menempatkan jasa ekonomi dan ketahanan pangan sebagai pondasi klaim layak harganya gelar pahlawan. Facebook
Namun di sisi lain, banyak elemen masyarakat sipil, aktivis reformasi, dan organisasi hak asasi menolak keras usulan tersebut. Mereka berargumen bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan menjadi penghinaan terhadap sejarah reformasi dan korban pelanggaran HAM di masa kekuasaannya. Kritik ini mempertegas bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh mengaburkan luka panjang yang ditimbulkan rezim Orde Baru, termasuk pembungkaman kebebasan berekspresi dan represi politik sistemik. Facebook
Dimensi Hukum dan Politik Pemberian Gelar
Di Indonesia, ketentuan pemberian gelar Pahlawan Nasional diatur oleh undang-undang yang menekankan nilai integritas moral, keteladanan, serta kontribusi terhadap bangsa dan negara. Pro kontra atas Soeharto sering berujung pada interpretasi berbeda mengenai apakah jasa ekonomi yang dicapai dapat menutupi rekam jejak pelanggaran hak asasi dan otoritarianisme yang tercatat sepanjang masa pemerintahannya. Wikipedia
Polemik ini tidak hanya soal penghargaan simbolik, tetapi juga berkaitan dengan narasi sejarah nasional, hak ingatan kolektif, dan implikasi politik kontemporer. Pengusulan gelar itu dikhawatirkan oleh sebagian pihak justru akan memperlemah komitmen Indonesia terhadap nilai reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan sejak 1998. Facebook
Respon Publik dan Sikap Pemerintah
Beberapa tokoh politik menyatakan bahwa keputusan anugerah gelar pahlawan bersifat administratif dan merupakan bagian dari kekuasaan prerogatif negara. Namun, desakan untuk mempertimbangkan aspek historis dan sosial menunjukkan bahwa keputusan semacam ini memerlukan konsultasi luas dengan berbagai pemangku kepentingan, bukan sekadar pertimbangan jasa ekonomi semata. YouTube
Menanti Kejelasan Kebijakan Publik
Dengan meningkatnya perdebatan, banyak kalangan berharap pemerintah dan lembaga terkait menyediakan penjelasan yang transparan mengenai kriteria, proses, dan dasar pertimbangan pemberian gelar pahlawan. Kejelasan ini menjadi penting untuk menghindari kesan bahwa penghargaan simbolik digunakan sebagai instrumen politik jangka pendek. Diskursus ini sekaligus membuka ruang refleksi publik terhadap bagaimana sejarah nasional ditafsirkan ulang dalam konteks kontemporer yang penuh dinamika.